Komarudin: Ada Yang Minta Jabatan Di Dinas 'Basah'

Pemprov Banten  RABU, 19 JUNI 2019 , 19:30:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Komarudin: Ada Yang Minta Jabatan Di Dinas 'Basah'

Kepala BKD Banten, Komarudin/Net

RMOLBanten. Rencana perombakan jabatan eselon secara besar-besaran di Pemprov Banten banyak berbagai pihak melakukan komunikasi dengan pihak terkait.

Salah satunya dengan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Bahkan, ada oknum pejabat meminta secara langsung agar mendapatkan promosi atau ditempatkan pada posisi 'basah' alias banyak anggaran.
 
Sekretaris Baperjakat yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Komarudin mengaku ada pihak tertentu yang mengajak komunikasi dengan tujuan suatu jabatan.

"Ada aja, sambil lewat ketemu ngomong. Kita sebenarnya menghindari yang begitu begitu," katanya, Rabu, (19/6).
 
Menurutnya, hal yang tak sesuai dalam pengangkatan serta pengisian jabatan dengan menggunakan cara tak sesuai merupakan langkah yang harus dihindari Baperjakat.

"Kita harus pahami sebuah jabatan itu bukan hanya kinerja, tapi juga kepentingan.  Karena itu lah kita harus hati-hati mencari pola yang terbaik, dan ideal.  Karena kalau jabatan diisi dengan proses tidak benar. Kalau tidak benar lebih baik dikosongkan," ungkapnya.

Penggosongan jabatan tersebut lanjut dia, besar kemungkinan akan dilakukan, jika melihat dari beban kerjanya tidak besar atau berat.

"Sekarang sebenarnya sedang dalam evaluasi, kalau jabatan itu beban kerjanya ringan, lebih baik kita kosongkan. Dan ini juga bagian dalam evaluasi dalam perubahan SOTK (struktur organisaia dan tata kerja) baru," ujarnya.

Langkah penilaian beban kerja itu diungkapkan Komarudin, saat ini masih dalam proses pengkajian. Sehingga nantinya, pelantikan jabatan eselon III dan IV dapat diisi orang-orang profesional. Dan terpenting lagi tidak memberatkan anggaran pemerintah.

"Justru lembaganya harus dievaluasi. Untuk proses evaluasinya sampai sekarang masih berjalan, kalau dari sisi lembaga akan dilihat dari anggaran. Karena lembaga itu (beban kerjanya ringan) kalau ada anggaranya harus diputus.  Evaluasi itu harus dijalankan terus menerus, jadi sesuai dengan kebutuhan," terangnya.
 
Apalagi saat ini lanjut dia, untuk pengisian eselon III dan IV sudah mendapatkan arahan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar dilakukan dengan cara Tallent Full Management.

"Jadi arahan KASN berdasarkan pengelompokan, pangkat kemampuan dan  track record. Keinginan dari Pak Gubernur (Wahidin Halim) juga ingin terbuka (proses pengisian jabatan), tidak ada kasak kusuk," ungkapnya.

Disinggung mengenai kapan hasil evaluasi jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD), pihaknya mengaku masih menunggu instruksi dari Sekda Banten, Al Muktabar.

"Kalau itu Pak Sekda. Dan kalau beranggapan proses pelantikan itu terlambat. Lebih baik terlambat, yang penting ideal," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Banten, Nuraeni berharap dalam pengisian jabatan eselon di pemprov harus dilakukan dengan cermat dan tepat.

"Harus sesuai dengan kompetensinya, sehingga program yang direncanakan dapat dilakukan maksimal sehinga dapat dirasakan masyarakat," katanya. [ars]


Komentar Pembaca
Shalat Ied Di Alun-Alun Rangkasbitung

Shalat Ied Di Alun-Alun Rangkasbitung

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:31:00

Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

The ads will close in 10 Seconds