Sengketa Pileg, Bawaslu Banten Kirimkan 13 Box Kontainer Dokumen Alat Bukti

Politik  RABU, 03 JULI 2019 , 19:13:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Sengketa Pileg, Bawaslu Banten Kirimkan 13 Box Kontainer Dokumen Alat Bukti

Alat bukti Bawaslu Banten/NET

RMOLBanten. Bawaslu Banten kirimkan 13 box container alat bukti ke Bawaslu RI  untuk sengketa Pileg pada Pemilu 2019, Rabu (3/7).  

Dokumen-dokumen alat bukti tersebut dikirimkan ke Bawaslu RI sebagai dokumen pendukung dalam pemberian keterangan tertulis sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).  

Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi, mengatakan, dari Bawaslu Provinsi ada 1 box container yang berisi alat bukti yang disiapkan serta satu berkas dokumen keterangan tertulis yang akan dibacakan pada sidang MK oleh Ketua Bawaslu Provinsi Banten dengan jumlah halaman sekitar kurang lebih 153 halaman.

Alat bukti ini merupakan wujud komitmen kami dalam mengawal proses demokrasi pada Pemilu 2019. Untuk itu kami mengapresiasi seluruh jajaran Bawaslu beserta tim atas hasil kerja dalam menyiapkan ini semua," katanya.

Ia menjelaskan, Bawaslu menyusun alat bukti berdasarkan kabupaten/kota yang memiliki jumlah jenis alat bukti yang berbeda-beda, Pandeglang ada 553 jenis alat bukti, Kabupaten Tangerang 208 jenis alat bukti, Kabupaten Lebak 16 jenis alat bukti, Kabupaten Serang 171 jenis alat bukti, Kota Serang 56 jenis alat bukti, Kota Cilegon 61 jenis alat bukti, Kota Tangerang 311 jenis alat bukti, dan Kota Tangerang Selatan 334 jenis alat bukti yang semuanya tersimpan dalam 12 Box Container yaitu 2 box berisi dokumen asli yang sudah dilegalisir, 10 box lainnya berisi 5 rangkap dokumen copy legalisir.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Banten Nuryati Solapari mengatakan, sebagaimana pada pasal 2 Perbawaslu No 22 Tahun 2018, Bawaslu berkedudukan sebagai pemberi keterangan baik tertulis maupun lisan pada sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi.
Dengan demikian Bawaslu baik diminta atau tidak diminta oleh Pemohon atau Termohon berkewajiban memberikan keterangan berkaitan tentang hasil kerja Bawsalu yang meliputi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan sengketa proses serta tindak lanjutnya," imbuhnya.

Diketahui, untuk wilayah Banten ada 9 permohonan yang diregister MK yang diajukan 8 partai politik peserta Pemilu. Di antaranya, PKB di Kota Tangerang Dapil 6 untuk jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota, Hanura di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang untuk jenis pemilihan DPRD Kab/Kota, Demokrat di Pandeglang untuk pemilihan tingkat DPR RI dan di Cilegon untuk pemilihan tingkat DPRD Kabupaten/Kota, PDIP di Tangsel untuk pemilihan tingkat DPRD Kabupaten/Kota, PAN di Kabupaten Serang untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, Golkar di Kabupaten Tangerang untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, Nasdem di Dapil Banten 1 dan Dapil Banten 3 (Lebak, Pandeglang, Tangsel, dan Kabupaten Tangerang), Berkarya di Pandeglang untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. [ars]

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds