Soal Pencabutan Izin Bus Murni, Kemenhub: Tidak Bisa Terealisasi

Keamanan  SELASA, 09 JULI 2019 , 20:52:00 WIB | LAPORAN: MAULANA

Soal Pencabutan Izin Bus Murni, Kemenhub: Tidak Bisa Terealisasi

Kasubdit angkutan Orang antar Kota Kemenhub, Deny Kusdyana/MUL

RMOLBanten. Kementerian Perhubungan (Kmenehub) menyebutkan pencabutan izin trayek PO bus Murni Jaya seperti halnya yang diminta Gubernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Pandeglang, Irna Narulita tidak akan terealisasi.

Demikian disampaikan Kasubdit angkutan Orang antar Kota pada Dirjen Perhubungan Darat Pada Kemenhub, Deny Kusdyana usai melakukan kajian lapangan ke beberapa pemilik angkutan antar provinsi (AKAP) seperti PO Bus Murni Jaya, Murni dan Asli Prima, di Kabupaten Pandeglang, pada selasa (9/7).

"Maksudnya bukan untuk mencabut keseluruhan, karena kalau mencabut keseluruhan itu usaha orang yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Artinya itu tidak mungkin terjadi," katanya.

Deny menjelaskan, pemberian sanksi sampai pada pencabutan izin trayek harus melewati proses dan tahap yang panjang serta mekanisme yang berlaku. Jika kemenhub secara langsung mencabut izin trayek perusahaan bus Murni Jaya maka dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi besar dari masyarakat. Mengingat bus Murni Jaya merupakan angkutan massal yang sangat dibutuhkan masyarakat.

"Pemberian sanksi juga harus bertahap pak, dari mulai peringatan 1 sampai ke 3. Setelah itu ada pembekuan sampai dengan pencabutan, jadi membutuhkan waktu yang panjang," terangnya.

Meski begitu, Deny, menyatakan kedatangan ke Pandeglang dalam rangka mengumpulkan data untuk melakukan evaluasi sistem manajemen keselamatan perusahaan bus baik Murni, Murni Jaya dan Asli Prima.

"Kami bakal kumpulkan baik itu dokumen terhadap kecelakan, visi misi seperti apa, struktur organisasi dan lainnya seperti apa kami kumpulkan. Nanti kami bakal evaluasi, dari situ bakal kelihatan bagaimana sistem manajemen yang diterapkan masing-masing perusahaan," tegasnya.

Selain itu kata dia, pihaknya juga bakal mendalami masalah batas atas tarif dan suku cadang. Ia juga membenarkan dilapangan banyak sekali masalah tarif telah melebihi batas atas.

"Harusnya batas atas tarif itu sesuai ketentuan Permenhub tahun 2016. Begitu juga soal biaya operasi yang ada di masing-masing perusahaan seperti komponen suku cadang bakal kami periksa. Nanti semuanya bakal kami evaluasi," tandasnya. [ars]

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds