Ada Ribuan Perusahaan Di Banten, Penyaluran CSR Belum Maksimal

Ekbis  KAMIS, 11 JULI 2019 , 19:56:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Ada Ribuan Perusahaan Di Banten, Penyaluran CSR Belum Maksimal

Ilustrasi/Net

RMOLBanten. Meskipun terdapat 14 ribu perusahaan di Banten. Namun, mayoritas belum terlibat dalam forum Corporate Social Responsibility (CSR) baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Alhasil, belum diketahui sudah menyalurkan tanggung jawab sosialnya (CSR) atau belum. Padahal, program tersebut sangat diperlukan untuk membantu daerah dan masyarakat miskin.

Demikian disampaikan Ketua Forum CSR Banten, Sunaryo usai rapat koordinasi di Bappeda Banten, Kamis, (11/7).

"Data dari Disnaker di Banten ini ada sekitar 14 ribu perusahaan besar, kecil dan menengah. Namun mayoritas perusahaan itu belum masuk forum CSR. Ya belum diketahui sudah menjalankan atau belum tanggung jawab sosial untuk lingkungan sekitarnya," katanya.

Salah satu contoh, perusahaan yang tidak aktif di Forum CSR di Cilegon dan Kabupaten Tangerang. Di Kabupaten Tangerang ada sekitar 5.000 perusahaan yang terlibat dalam forum CSR hanya sekitar 30 perusahaan. Kemudian di Kota Cilegon, ada sekitar 150 perusahaan, namun yang tercatat sudah menjalankan CSR baru sekitar 10.

"Padahal di Banten ini banyak BUMN dan perusahaan swasta besar. Kalau semua terlibat bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mengundang forum CSR dari masing-masing kabupaten/kota di Banten untuk silaturahmi dan mengenalkan forum CSR provinsi. Selain itu untuk sinkoronisasi data dan program yang akan dan sudah dilaksanakan di masnibg-masning daerah.

"Forum ini bisa saja sebagai fasilitator dalam menjalankan program CSR seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, jalan lingkungan, sanitasi dan program lainnya yang memang dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Ia mencontohkan program CSR yang sudah dijalankan oleh perusahaan di Cilegon seperti PT Chandra Asri dan PT KS yang setiap tahun menjalankan program kemitraan bina lingkungan (PKBL) bagi petani, UMKM serta rehabilitasi rumah rusak yang ada di sekitar perusahaan.

"Kalau arahan dari pemprov program yang harus dijalankan dalam CSR ini sesuai program prioritas pembangunan yakni bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," katanya.

Ia berharap dengan adanya forum CSR di tingkat provinsi sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2016, bisa bersinergi dengan pemerintah untuk membantu program yang dijalankan pemerintah seperti bedah rumah, bangun ruang kelas baru, jalan lingkungan, jembatan gantung dan lainnya.

"Bisa saja perusahaan itu langsung melaksanakan programnya ke masyarakat, tentu berkoordinasi dengan kita atau ada laporan agar program yang dilaksanakan bisa disinergikan. Kalau ada 50 rumah tidak layak huni, kemampuna pemerintah 40, yang 10 bisa oleh CSR," kata Sunaryo.

Sementara Ketua Forum CSR Kota Cilegon, Fahmi mengungkapkan belum banyaknya perusahaan besar masuk forum sosial responsibility lantaran secara detail belum menyampaikan secara langsung, apakah menyalurkan CSR-nya atau belum.

"Memang di kita ini banyak industri berat dan kecil, dari 150 perusahaan hanya 10 yang sudah gabung ke forum, dan nanti kedepan kita akan upayakan agar terlibat semua," harapnya. [ars]






Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds