Siskeudes Kabupaten Serang Jadi Rujukan Nasional

Advertorial  RABU, 24 JULI 2019 , 15:13:00 WIB | LAPORAN: OBI JAYA

Siskeudes Kabupaten Serang Jadi Rujukan Nasional

Foto: Dok. Pemkab Serang

RMOLBanten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang terus mempertajam kemampuan peningkatan kualitas layanan pengelolaan keuangan dan pemberdayaan desa.

Hal tersebut diupayakan dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam jaringan (daring) atau online versi 2 yang terbaru. Dalam hal ini, DPMD juga menargetkan untuk menjadi kabupaten pertama se Indonesia yang semua desanya sudah online.

Selain itu, DPMD juga terus meningkatkan layanan non tunai yang kini menggunakan internet banking corporate (IBC) bekerjasama dengan Bank BJB.

Sistem Keuangan Online Semua Desa  

Plt Kepala DPMD Kabupaten Serang Rudy Suhartanto mengatakan, untuk program 2019, DPMD mau mempertajam kemampuan peningkatan kualitas layanan pengelolaan keuangan desa. Itu sehubungan dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengamanatkan dua hal pokok.

Pertama, APBDes 2019 harus sudah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kedua, jika pemda memiliki kebijakan penggunaan aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa harus menggunakan aplikasi yang diterbitkan oleh kementerian Dalam Negeri yang bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu aplikasi Siskeudes Online versi.

Kabupaten lain di Indonesia, kata Rudy ada yang sudah online untuk sistem keuangan tersebut, tapi mereka belum semua desa online.

"Kalau Kabupaten Serang, Insya Allah tahun ini kita menjadi kabupaten pertama se Indonesia yang online semua desa ," katanya.

Transaksi Non Tunai Rujukan Nasional

Pada 2018, kata Rudy, DPMD sudah menggunakan non tunai untuk penatausahaan keuangan desa. Pada 2019 ditingkatkan layanan non tunai.

"Sekarang menggunakan internet banking corporate (IBC), bekerjasamasama dengan Bank BJB. IBC mulai 1 April," ujar Rudy.

Menurutnya, desa yang semula ingin non tunai harus membuat standing instruction atau SI disampaikan ke kantor kas pembantu Bang BJB. Saat ini tidak diperlukan dan melalui IBC cukup memakai internet, baik dengan handphone maupun komputer.

"Jadi lebih efisien, itu sudah kita sosialisasikan ke tingat desa. Ini terutama untuk peningkatan kualitas layanan aplikasi keuangan desa," kata Rudy.

Untuk program prioritas 2019, kata Rudy, asumsi DPMD menganggap bahwa pengelolaan keuangan desa 2018 sudah relatif cukup baik dengan menggunakan aplikasi online tersebut.

MUntuk itu di tahun 2019 perhatian DPMD juga bergeser ke hal yang lain. Pertama, DPMD ingin sukses Pilkades serentak di 175 desa se Kabupaten Serang. Dari jumlah tersebut hampir 60 persen desa menggelar Pilkades 2019.  
Prioritas ke dua, di 2019 DPMD ingin punya Perda atau Perbup perencanaan pembangunan desa yang selama ini belum ada.

"Kan kalau di keuangan desa itu ada tahapannya ada perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pertangungjawaban. Kemarin kita di 2018-2019 kita fokus ke keuangan, sekarang keuangan kita anggap sudah bagus, kita ingin geser  ke perencanaan. Kita kejar perencanaan, tahun pertama 2019, kita punya target dasar hukumnya harus ada dulu, berbentuknya Perda atau Perbup mengenai perencanaan pembangunan desa," ujarnya.

Setelah dasar hukumnya ada, kata Rudy,  tahun 2020 sosialisasi dan pelaksanaan. Baru 2-3 tahun pemantapan

"Kita menginginka perencanaan dua sampai tiga tahun harus sudah mantap. Sekarang yang penting punya dasar hukumnya dulu. Sekarang persiapannya sudah ada, surat edaran untuk desa sudah ada,'' ujarnya.

Walaupun DPMD menganggap keuangan desa sudah mantap, kata Rudy, perhatian bergeser bukan membicarakan keuangannya, tapi ingin masyarakat punya akses informasi tentang perkembangan pengelolaan keuangan desa.

Rencananya DPMD akan memberlakukan dua aplikasi yaitu aplikasi pemantauan pencairan APBDes, baik dana desa, alokasi dana desa, maupun BHPRD, artinya pencairan APBDes.

Aplikasi untuk internal, kata Rudy sudah terkoneksi desa, kecamatan, DPMD dan BPKAD jadi ngelink. Nanti model pengajuan dengan transfer itu tidak perlu repot-repot orang desa datang ke kabupaten tapi cukup di upload di aplikasi, sampai ke atasnya dengan aplikasi semua, nama aplikasinya siapdes (Sistem aplikasi desa).

"Walaupun prosesnya tetap 7 hari tapi tidak perlu orangnya datang cukup mengupload. Contoh orang desa mau pengajuan pencairan dana, itu gak perlu datang ke kecamatan, upload, di verifikasi nanti sudah selesai oke sama kecamatannya di upload ke DPMD, sudah oke di DPMD, upload lagi ke BPKAD, kalau sudah oke upload ke Bjb maka cair anggarannya," ungkapnya.

Aplikasi kedua, merupakan terusan dari aplikasi internal itu, kalau uangnya sudah ada di rekening kas desa di upload ke aplikasi namanya pantau desa.

Masyarakat bisa menakses aplikasi itu, termasuk Badan Permusyawarahan Desa (BPD)denga pakai playstore supaya gampang, masyarakat bisa dengan bebas mengakses.

Pengawasannya, ada pengawasan proses pencairan, pengawasan transfer dan pengawasan penggunaan dana.

"Masyarakat bisa tahu di desanya misal untuk pemasukan dan pengeluaran uang, digunakan untuk apa. Mereka bisa mantau langsung," kata Rudy.

Selain program terkait pengelolaan keuangan, tapi ada juga program pemberdayaan masyarakat.

Untuk program tersebut kata Rudy, di 2019, DPMD sudah punya kurang lebih 70 BUMDes, tahun kemarin sudah dilatih sistem administrasi BUMDes, sekarang 2019, akan dipantau sejauh mana penggunaan aplikasinya, itu untuk penguatan administrasi.

"BUMDes yang sudah ada, didorong 2019 ini supaya bisa meningkatkan kualitas produksinya, dan mendorong desa lain yang belum punya BUMDes, supaya punya kelompok usaha binaan, punya unit usaha binaan.
"Supaya bisa punya BUMDes," katanya.

Bupati Ratu Tatu Chasanah dan Wakil Bupati Pandji Tirtayasa punya program unggulan ingin memberikan bantuan keuangan khusus ke pemerintah desa. Bantuan tersebut, untuk pembelian mobil ambulan kurang lebih antara 100- 120 unit.

"InsyaAllah sudah dianggarkan," tuturnya.

Bupati juga akan memberikan bantuan keuangan ke desa untuk beli motor operasional pemerintahan desa. Selain itu, bantuan keuangan untuk pembangunaan kantor deda di 50 kantor desa Kabupaten Serang. Terakhir, Bupati ingin merealisasikan tambahan tunjangan jabatan untuk kepala desa se Kabupaten Serang.

"Total untuk bantuan khusus tersebut sekitar Rp 48 miliar," ucap Rudy.

Untuk kriteria desa yang mendapatkan ambulan desa, yakni desa yang sangup menyiapkan operasional ambulan, sudah punya poskesdes, polindes.  Yang mau membangun poskesdes atau polindes, kemudian pengelolaan kesehatan di level desa dalam hal ini kader-kadernya itu relative aktifitasnya sudah bagus, juga bisa mendapatkan bantuan.

"Terutama kriteria ini bagi desa desa yang tergolong masih tertinggal," ucapnya.

Untuk bangun kantor desa,untuk yang kantornya rusak. Nanti di survey oleh Perkim. Sementara desa yang dapat bantuan keuangan untuk beli motor operasional gak ada kriteria khusus. T

Tahun ini, kata Rudi, memang belum semua desa yang dapat bantuan keuangan khusus. Tapi yang pasti 2020 semua dapat.

"Tahun ini tidak semua itu karena keterbatasan anggaran saja, nanti nyusul," katanya.

"Kalau bupati inginnya semua dapat tapi karena uangnya terbatas, jadi bertahap sambil desa lainnya memperisapkan persyaratan tadi itu. Seperti bangun polindes atau poskesdes dulu, karena kan ambulan itu sarana penunjang pelayanan kesehatan, jadi pelayanannya harus ada dulu. Ini bentuk dorongan dari pemda yang ingin supaya desa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di level desa," ujar Rudy.

Bantuan keuangan khusus tersebut merupakan program bentuk apresiasi dari bupati secara khusus karena melihat pengelolaan keuangan desa sudah jauh lebih baik dengan aplikasi Siskeudes online versi 2. Itu diapresiasi ke kades dengan memberikan bantuan keuangan khusus.

"Itu untuk pelaksanaan kegiatan dan pengadaan beberapa kendaraan operasional," ucap Rudy. [adv]


Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds