Penetapan Caleg Terpilih DPRD Banten Terganjal SK KPU RI

Parlemen  RABU, 24 JULI 2019 , 18:04:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Penetapan Caleg Terpilih DPRD Banten Terganjal SK KPU RI

Foto/Net

RMOLBanten. Nama-nama 85 calon legislatif (Caleg) terpilih hasil Pemilu 2019 di DPRD Banten belum bisa ditetapkan KPU Banten. Alasannya surat keputusan (SK) dari KPU RI terkait penetapan caleg belum keluar.

Saat ini sudah tiga Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan rapat pleno penetapan caleg terpilih yakni, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kabupaten Lebak.

Anggota KPU Banten Eka Setyalaksmana, mengatakan pihaknya berharap dalam waktu dekat ini surat KPU RI sudah diterima KPU Banten.

Kalau sudah masuk (KPU Banten), kemungkinan akhir bulan ini bisa dilakukan penetapan. Sekarang kan baru tiga Kabupaten/Kota, lima lagi belum. Kemungkinan akan menyusul empat daerah lagi yaitu Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang,” katanya, Rabu (24/7).

Rudy menjelaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan sela atau dismissal terhadap beberapa gugatan terkait perselisihan hasil pemiluhan umum (PHPU) legislatif dari sejumlah partai politik (parpol).

"Ya ada dissmisal terhadap beberapa gugatan yang lokusnya di Kabupaten/Kota. Kaya Demokrat di Pandeglang itu dissmisal, jadi Pandeglang sudah bisa bersiap melaksanakan penetapan caleg terpilih untuk DPRD Pandeglang. Begitu pula Cilegon. Mudah-mudahan provinsi juga cepat selesai,” ujarnya.

Dikatakan Eka, dalam melaksanakan penetapan caleg, KPU Banten tetap berpatokan surat KPU RI.

"Yah patokannya surat KPU. Kalau sudah ada bisa ditetapkan. Jadi kalau dihitung ada empat kabupaten/kota dan ditambah provinsi yang akan melaksanakan penetapan, yang tersisa Tangsel saja," katanya.

Terkait caleg terpilih untuk DPRD Kabupaten Serang yang telah divonis bersalah karena menggunaka tempat ibadah sebagai sarana kampanye, Eka mengaku masih menunggu arahan dari KPU RI.

"Saya sudah terima laporannya tentang kasus itu dari KPU Kabupaten Serang. Kita juga sudah konsultasikan ke KPU RI untuk mempertegas langkah selanjutnya. Dan sekarang kita masih menunggu arahan pusat,” ujarnya.

Sementara, Ketua KPU Banten, Wahyul Furqon menjelaskan, untuk penetapan calon trepilih baru dilakukan oleh tiga kabupaten/kota. Sedangkan untuk DPRD Banten masih menunggu informasi dari Komisioner KPU Banten Divisi Hukum Nurkhayat Santosa.

"Divisi hukum masih sidang di MK terkait pembuktian ada beberap partai yang mengajukan gugatan PHPU. Yang pasti kita tunggu putusan dari MK dan surat dari KPU. Harapannya sih akhir bulan ini bisa ditetapkan, tapi kalau nggak bisa Juli ini kemungkinan Agustus,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, MK mengeluarkan putusan sela dengan tak menlanjutkan perkara PHPU legislatif 2019 dari enam parpol di Banten, Senin (22/7).

MK hanya meneruskan gugatan dari Partai NasDem untuk DPR RI daerah pemilihan (dapil) Banten III dan DPRD Kota Tangerang Selatan dapil V.

Seperti diketahui, dalam pengajuan gugatan MK terdapat sembilan permohonan yang diregister oleh MK.
Rinciannya, PKB di Kota Tangerang Dapil 6 untuk jenis Pemilihan DPRD provinsi, Hanura di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota. Demokrat di Pandeglang untuk pemilihan tingkat DPR RI.

Lalu gugatan atas nama perseorangan yaitu Sanudin di Cilegon untuk pemilihan tingkat DPRD kabupaten/kota. Selanjutnya, PDIP di Tangerang Selatan untuk pemilihan tingkat DPRD kabupaten/kota, PAN di Kabupaten Serang untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota, Golkar di Kabupaten Tangerang untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota.

Nasdem untuk DPR RI di Dapil Banten 1 dan 3 serta DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 5. Terakhir ada Berkarya di Pandeglang untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota Dapil 5.

Dalam perjalanannya, Golkar gugur di sidang pendahuluan karena pemohon tidak hadir. Kemudian PAN gugur karena telah mencabut laporannya. Sehingga yang lanjut ke tahap hingga putusan sela ada enam parpol. Dengan demikian hanya delapan gugatan dari 7 parpol yang dilanjut hingga akhirnya keluar putusan sela. [ars]



Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds