Evaluasi Pemilu, Larangan Baliho Di Jalan Protokol Jadi Sorotan

Kabupaten Pandeglang  SELASA, 30 JULI 2019 , 08:06:00 WIB | LAPORAN: MAULANA

Evaluasi Pemilu, Larangan Baliho Di Jalan Protokol Jadi Sorotan

Evaluasi Pemilu/MUL

RMOLBanten. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandegang mengelar evaluasi kampanye pemilihan legislatif (Pileg), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka perbaikan kegiatan kampanye pada Pemilu mendatang.

Dalam evaluasi tersebut, mekanisme pemasangan baliho berupa alat peraga kampanye (APK) bagi para pesert Pemilu menjadi hal yang paling disoroti.

Karena, pelarangan untuk memasang APK di jalur protokol dianggap merugikan peserta pemilu 2019.

Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai menuturkan, aturan melarang pemasangan APK di jalur protokol dinilai terlalu panjang sehingga peserta Pemilu meminta untuk ditinjau kembali.

Apalagi sejatinya, banyak tempat strategis disepanjang jalur protokol yang bisa dimanfaatkan untuk memasang APK.

"Banyak tempat strategis yang bisa dijadikan tempat favorit (untuk dipasang APK) yang banyak dikunjungi masyarakat. Itu juga perlu dikurangi bagi jalur yang dilarang untuk dipasangi alat APK," kata Suja'i, Senin (29/7).

Selain itu, dalam evaluasi tersebut muncul kembali usulan agar APK seperti baliho dan spanduk termasuk kampanye di Media Massa pada Pilkada 2020 mendatang, tidak difasilitasi oleh KPU.

Melainkan diserahkan kembali kepada peserta Pemilu.

Dalam evaluasi tersebut juga membahas soal ukuran APK supaya tidak terlalu besar dan adanya penambahan jumlah APK mengingat luas wilayah Kabupaten Pandeglang.

"Tetapi hal-hal seperti ini kami hanya bisa mencatat dan disampaikan ke KPU RI melalui KPU provinsi karena kami hanya melaksanakan regulasi yang ada," ujarnya.

Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandegang Ade Mulyadi berpandangan, larangan pemasangan APK di jalur protokol yang dimulai dari Tugu Karang Tanjung hingga Pertigaan Cipacung dinilai terlalu jauh.

Padahal banyak tempat strategis untuk dipasangi APK.

Ditambah lagi pengawasan yang dilakukan Bawaslu juga terlalu panjang. Lebih jauh Ade menilai, usulan dari peserta Pemilu patut dijadikan bahan evaluasi. Larangan memasang APK di Jalur Protokol selayaknya dikurangi.

"Sehingga ruang strategis yang harusnya dipakai untuk APK ini malah ada aturan yang tidak membolehkan, sehingga ini dievaluasi. Kami pun menanggapi memang ini terlalu panjang. Kedepan karena kita bakal menghadapi Pilkada jangan terlalu panjang  seperti Pileg kemarin atau dari Jalur Altama (Tugu Karang Tanjung) sampai Alun-alun," terangnya. [ars]

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds