Lebak Dan Cilegon Tolak Aset Terminal Diambil Alih Provinsi?

Daerah  MINGGU, 18 AGUSTUS 2019 , 21:34:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Lebak Dan Cilegon Tolak Aset Terminal Diambil Alih Provinsi<i>?</i>

Ilustrasi/Net

RMOLBanten. Meski amanat UU Nomor 23/2014 mengatur tentang pengelolaan type B oleh Provinsi, namun Bupati Lebak Iti Octavia dan Walikota Cilegon, Edi Ariyadi ogah melepas asetnya, dan memberikan ke Pemprov Banten.

Kedua aset itu adalah Terminal Bayah di Lebak dan Terminal Seruni di Cilegon
 
Kepala Dishub Banten, Tri Murtopo, kemarin membenarkan jika dua daerah yaitu  Lebak dan  Cilegon telah mengajukan keberatan, atas pelimpahan kewenangan Terminal Bayah dan Seruni.

"Kalau Cilegon alasannya karena Bus-Bus yang masuk cuma transit. Sedangkan Lebak alasannya karena menyatu dengan Pasar Bayah," katanya.

Karena itu, lanjut Tri, dua terminal tersebut kembali diserahkan ke Kabupaten/Kota.

"Yah diserahkan. Selain dua Terminal itu yang belum jelas statusnya itu Terminal Malingping," katanya.

Ia menjelaskan, Terminal Malingping tersebut seharusnya sudah diambil alih oleh pusat dikarenakan sudah masuk dalam type A. Akan tetapi, saat ini masih dikelola oleh Pemprov Banten.

"Kalau secara rencana tata ruang wilayah (RTWR) Banten itu masuknya type A. Bahkan sudah ada trayek Malingping-Bandung. Dan saya juga sudah tanya ke pusat kok bisa belum diambil alih," ungkapnya.

Lebih lanjut, pihaknya masih menunggu arahan dari pusat terkait Terminal Malingping. "Masih nunggu arahan," imbuhnya.

Diketahui, sejumlah terminal type A di Banten saat ini telah diambilalih oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), diantaranya Terminal Pakupatan di Kota Serang, Terminal Terpadu Merak (TTM) di Cilegon, dan Terminal Balaraja di Kabupaten  Tangerang.

Sedangkan terminal yang masuk dalam type B yaitu, Terminal Cimone di Kota Tangerang, Terminal Seruni di Cilegon, Terminal Bayah di Lebak.

Ditempat terpisah, Sekretaris Dishub Banten, Herdy Jauhari mengatakan, pengelolaan terminal type B oleh pemprov sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Teeminal type B harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Bahkan, ia mengungkapkan, Kemenerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengrim surat yang berisi jika terminal type B harus dikelola oleh pemprov.

"Beberapa waktu lalu juga kita sudah rapat dengan teman-teman Dishub kabupaten/kota, Bappeda, juga dari perwakilan Kemendagri. Hasilnya, kita bersama dari Kemenhub dan Kemendagri akan melakukan evaluasi terminal yang ada di Banten," kata Herdy.

Dijelaskannya, evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui type terminal yang sudah ada. Jika terminal tersebut sudah melayani Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) maka terminal itu sudah type A dan type B.

"Kalau masih melayani angkot-angkot itu masih (type) C. Dan yang kita tahu saat ini baru terminal type A dan C, type B belum ada. Maka dari itu sebelum kita ambilalih, harus ditetapkan dulu bahwa terminal itu jadi type B," jelasnya.

"Evaluasi dan peninjauan yang akan dilakuka  pasca lebaran nanti dilakukan oleh Kemenhub dan Kemendagri, kita hanya memfasilitasi saja. Itu juga supaya lebih fair, kalau kita yang ninjau nanti ada persepsi lain dari teman-temen," pungkasnya. [ars]


Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds