Sekjen KIPP: Walau Bukan Hal Haram, Amandemen Belum Perlu

Politik  SENIN, 19 AGUSTUS 2019 , 00:34:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIANTO

Sekjen KIPP: Walau Bukan Hal Haram, Amandemen Belum Perlu

Gedung MPR, DPR dan DPD/Net

RMOLBanten. Usulan amandemen UUD Negara RI terus mencuat ke publik. Usulan itu mengerucut pada empat hal.

Usulan pertama, mengembalikan konstitusi kepada isi konstitusi sebagaimana sebelum adanya empat kali amandeman UUD 45 yang dilakukan sejak tahun 2000-2002. Kedua, usulan agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara.

Selanjutnya adalah usulan pembuatan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara  (GBHN) dan perubahan jumlah fraksi di MPR yang berkonsekuensi mengubah aturan dalam konstitusi tentang hak terkait.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/8) mengatakan empat tahap amandemen yang telah dilakukan pasca reformasi merupakan perubahan UUD negara untuk memenuhi asas konstitusi demokratik.

Untuk itu, kata dia, wacana perubahan yang muncul juga harus ke arah perubahan untuk konstitusi negara demokratis dan penguatan HAM.

Perubahan harus dalam kerangka penguatan konstitusi negara yang memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam rangkat penguatan HAM,” ujar Kaka.

KIPP kata Kaka, berpandangan bahwa perubahan konstitusi negara UUD 1945 bukan hal yang haram untuk dilakukan.

Asal perubahan tersebut merupakan upaya untuk memperkuat demokrasi, kedaulatan rakyat dan HAM, serta dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia.

Namun terkait empat wacana perubahan yang mengemuka sebagaimana di atas, tidak sejalan dengan semangat untuk memperkuat demokrasi, kedulatan rakyat dan HAM. Sehingga kami nilai tidak perlu dilakukan,” sambungnya.

Menyangkut isi konstitusi hasil amandemen yang sudah dilakukan, kata Kaka perlu disadari bahwa saat ini adalah saatnya mengimplementasikan perubahan sebagaimana amanat konstitusi yang telah mengalami amandemen tadi.

Perlu dipikirkan pengaturan untuk semakin memperkuat system presidensil dengan system multi partai, melalui konstitusi,” tutupnya. [dzk] 

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds