Kesal Gak Dianggap Pemprov, Honorer K1 Banten Gelar Musyawarah Akbar

Daerah  KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 19:44:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Kesal Gak Dianggap Pemprov, Honorer K1 Banten Gelar Musyawarah  Akbar

Endang Suherman (tengah)/RUS

RMOLBanten. Sisa honorer kategori satu (K1) Pemprov Banten yang  berjumlah 300 orang lebih menggelar musyawarah akbar di plaza KP3B, Curug Kota Serang,  Kamis (22/8).

Hasilnya, mereka akan  meminta kepada pemerintah pusat, agar formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Banten sebanyak 480 orang ditahun 2019 ini, sebagian besar diperuntukan bagi mereka.
 
Selain itu, jika tidak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri, sisa honorer K1 Pemprov Banten, maka mereka akan mendaftarkan gugatan hukum kepada pemerintah pusat pada akhir tahun ini.
 
"Musyawarah akbar  honorer K1 merupakan ajang silaturahmi, sekaligus membuat kesepakatan, jika kami tidak kunjung juga diangkat sebagai PNS seperti teman-teman kami sebelumnya yang berjumlah 300 orang, maka pada Desember 2019, kami akan ajukan secara resmi upaya hukum," ujar Endang Suherman, Kamis (22/8).

Endang menjelaskan, upaya meja hijau tersebut merupakan langkah akhir. Adapun pertemuan  beberapa waktu lalu dengan pengacara Hotman Paris Hutapea, adalah upaya konsultasi dan meminta pendapat.

"Konsultasi dan pertemuan kami dengan tim Bapak Hotman, baru mediasi. Belum ada gugatan resmi ke jalur hukum," ungkap Endang.
 
Senada diungkpan oleh Honorer K1 lainnya, Usup. Menurut dia, rekan-rekannya  hanya menuntut pengangkatan sebagai PNS.  Alasanya  selain sudah megabdi puluhan tahun di Pemprov Banten, juga memiliki kemampuan bekerja dibidang pemerintahan.
 
"Kami hanya minta satu tuntutan saja, agar kami diangkat sebagai PNS. Apalagi dasar hukum kami jelas, ada di PP 48, dimana bahwa honorer K1 dan K2 dapat diangkat sebagai pegawai negeri cukup dengan administrasi. Seperti teman-teman K1 lainnya yang sudah diangkat terlebih dahulu pada tahun 2014," ujarnya.
 
Dengan adanya formasi CPNS yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemprov Banten sebaganyak 480 orang, pihaknya berharap dapat menampung semua sisa honorer K1.
 
"Kami minta diprioritaskan.  Silahkan dari 480 formasi yang ada, 348  dari sisa K1 dan  sisanya dari non K1," ungkapnya seraya mengatakan ia dan teman-teman  K1 lainnya, masih diakui dan namanya masih ada di KemanPAN-RB,  tercantum dalam surat edaran tahun 2012.
 
Terpisah, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumi usai menghadiri rapat paripurna digedung DPRD mengaku telah berupaya maksimal agar sisa honorer K1 diangkat menjadi pegawai negeri. 

Namun jika akan melakukan upaya hukum, pihaknya menyarankan agar disampaikan ke pemerintah pusat.
  
"Komunikasi dengan K1  sudah kami lakukan, termasuk memfasilitasi ke kementerian. Kami berharap agar sisanya jadi PNS. Bahkan Komisi II DPR RI juga telah mendorong agar mereka diangkat menjadi pegawai negeri. Tapi lagi-lagi semua itu kewenangan KemenPAN-RB. Kalau akan melakukan gugatan hukum, yah silahkan saja, tetapi ditunjukan ke pemerintah pusat, bukan di pemprov, kami hanya memfasilitasi saja," paparnya. [ars]


Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds