Pajak Kendaraan Naik, Keuntungan Justru Mengalir Ke Luar Banten?

Ekbis  JUM'AT, 23 AGUSTUS 2019 , 01:18:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Pajak Kendaraan Naik, Keuntungan Justru Mengalir Ke Luar Banten<i>?</i>

Ketua Fraksi Golkar DPRD Banten, Suparman/Dok

RMOLBanten. Fraksi Golkar DPRD Banten akan meminta Komisi III memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten untuk menjelaskan kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berdampak pada merosotnya pembelian kendaraan di Banten. Baca: Pajak Tinggi, Masyarakat Banten Pilih Beli Kendaraan Di Jakarta Dan Jabar

Dengan kenaikan pajak itu masyarakat Banten lebih memilih membeli motor dan mobil baru dari DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar). Implikasinya, kerugian besar yang didapat Pemprov Banten karena keuntungannya dari potensi pajaknya justru mengalir ke luar.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Banten, Suparman kepada Kantor RMOLBanten, Kamis (22/8).

"Fraksi Golkar juga akan mendesak tarif pajak dikembalikan kepada keadaan semula, agar lebih kompetitif juga menghindarkan warga Banten belanja kendaraan bermotornya dari luar Banten," katanya.

Lebih detailnya kata Pimpinan Pesantren Daar El-Rafa ini pihaknya akan meminta pemprov memulihkan keadaan dengan mengembalikan besaran PKB dan kenaikan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) seperti sebelum diberlakukan Perda tentang Kenaikan Pajak.
 
"Wajib dikembalikan ke harga semula. Ini bukan rahasia lagi," ujar Suparman yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Lebak.
  
Dikatakannya, dengan kenaikan pajak kendaraan yang diterapkan Pemprov sekaran ini, bukan menambah pendapatan asli daerah (PAD), akan tetapi malah menggerus.

"Income (pendapatan) Banten drastis turun. Apabila tidak. Banten kehilangan Income yang sangat besar," paparnya.

Lebih jauh dari itu, kata Suparman, dengan tarif pajak ini mengajarkan tidak baik kepada warga Banten.

"Supaya dapat kendaraan dengan discout lumayan gede para wajib pajak meminjam indentitas orang lain baik itu saudara maupun teman," katanya.

"Bisa dibayangkan mobil parkirnya di Banten tapi belinya dari luar daerah. Selain dipaksa u tuk tidak jujur, Ini kerugian yang cukup besar," katanya.
 
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Banten, Iskandar mengaku Perda tentang kenaikan tarif PKB yang dibahas oleh pihaknya merupakan usul dari eksekutif.

"Pengesahan Perda itu sudah disepakati bersama antara DPRD dan Pemprov Banten. Jadi bukan hanya komisi III saja, semua fraksi-fraksi di dewan," ungkapnya.
 
Adapun banyaknya keluhan dan berdampak kepada beralihnya minat masyarakat Banten beralih ke DKI dan Jabar, pihaknya mengaku akan melakukan peninjauan ulang.

"Itu (Perda) akan kita revisi dan itu sangat mungkin bisa, apalagi kalau desakan dan aspirasi masyarakat menghendaki itu. Tapi kita tunggu dulu perjalanannya selama satu tahun ini," jelasnya. [dzk]


Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds