PKS: Kenaikan BPJS Memberatkan, Stop Dulu Rencana Pindah Ibukota

Politik  MINGGU, 01 SEPTEMBER 2019 , 14:43:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

PKS: Kenaikan BPJS Memberatkan, Stop Dulu Rencana Pindah Ibukota

Jazuli Juwaini/Net

RMOLBanten. Pemerintah harus segera mengurungkan rencana menaikkan biaya BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Hal itu bakal memberatkan masyarakat di tengah perekonomian saat ini yang belum membaik.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (1/9).

"Kami menangkap kegelisahan rakyat, mereka sangat keberatan  iuran BPJS dinaikkan. Jadi tolong pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena hal itu sama sekali bukan solusi yang berpihak kepada rakyat," ujar Jazuli.

Kunci penyelesaian defisit BPJS Kesehatan, kata anggota Komisi I DPR ini  bukan dengan menaikkan iuran yang dibebankan pada peserta, tapi pada perbaikan manajemen BPJS, kepesertaan, termasuk skema pendanaan dari negara.

"Kalau cuma bisa menaikkan iuran dari rakyat, lalu apa tugas manajemen dan pemerintah? Sudah pelayanan banyak dikeluhkan di mana-mana, sekarang rakyat diminta membayar biaya tambahan. Sudah jatuh tertimpa tangga namanya," sambungnya.

Kenaikan tersebut, kata Jazuli sama saja menyengsarakan rakyat kecil.

Terlebih bagi mereka yang menggunakan fasilitas BPJS kelas III yang membayar secara mandiri.

Kata Jazuli, kenaikan harus dilihat kelipatan orang yang harus ditanggung kepala keluarga, bukan hanya dilihat orang per orang.

"Untuk itu kami meminta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab mencari solusi pendaanaan lain dan tidak membebankan ke rakyat. Jaminan kesehatan ini isu dan kebutuhan dasar rakyat," ungkapnya.

Jzuli usulkan untuk memprioritaskan kesehatan dalam APBN dan APBD daerah dan mengefisienkan sektor lain.

"Stop dulu rencana bombastis bangun infrastruktur, apalagi pindah Ibukota Negara. Ada banyak kebutuhan mendasar rakyat yang harus diselesaikan, termasuk masalah BPJS Kesehatan ini. Pemerintah harus tahu skala prioritas," tandasnya. [dzk] 

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds