Soal Ibukota Konferensi Pers Berkali-Kali, Giliran BPJS Miskin Gagasan

Politik  RABU, 04 SEPTEMBER 2019 , 08:23:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIANTO

Soal Ibukota Konferensi Pers Berkali-Kali, Giliran BPJS Miskin Gagasan

Ilustrasi Ibukota baru dan pelayanan BPJS/Repro

RMOLBanten. Bentuk lempar tangan pemerintah menyelamatkan BPJS Kesehatan kepada rakyat dengan menaikkan iuran hingga dua kali lipat sebagai satu-satu opsi merupakan selemah-lemahnya tanggung jawab.

Begitu kata anggota DPD RI, Fahira Idris dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (4/9).

"Menaikkan iuran adalah selemah-lemahnya bentuk tanggung jawab pemerintah menyehatkan BPJS Kesehatan. Karena artinya sama saja melempar tanggung jawab ke rakyat. Yang ditunggu dan dibutuhkan rakyat itu terobosan, bukan kenaikan iuran," tegas

Fahira menganggap Indonesia saat ini butuh pemimpin yang punya gagasan besar disertai kemampuan membuat terobosan agar mampu menjalankan program BPJS Kesehatan.

Kata Fahira, opsi kenaikan iuran justru akan menjadi preseden buruk dalam perjalanan BPJS Kesehatan ke depan.
"Alih-alih mampu menyehatkan, kenaikan iuran akan selalu menjadi pembenaran jika ke depan defisit semakin membengkak," ujarnya..

Persoalan utama BPJS Kesehatan, kata Fahira, ada di kemauan politik pemerintah dan reformasi manajemen pengelolaan BPJS Kesehatan.

Saya melihatnya pemerintah ini mau gampangnya saja. Kalau defisit ya solusinya iuran dinaikkan. Gagasan dan terobosan lain untuk menyehatkan BPJS Kesehatan sama sekali tidak terdengar,” ujar Senator Jakarta ini.

Kesehatan diingatkan Fahira, adalah skala prioritas negara dalam menjalankan mandat rakyat selain pendidikan, bukan infrastruktur apalagi pemindahan Ibukota yang sat ini gencar diperbincangkan.

"Bicara BPJS Kesehatan, pemerintah miskin gagasan, padahal ini prioritas. Namun, kalau bicara pindah Ibukota yang bukan prioritas sampai konferensi pers berkali-kali. Maaf saja, semakin ke sini, pemerintah semakin tidak punya skala prioritas,” pungkas Fahira.

Rapat kerja dengan DPR Senin (2/9), Pemerintah tetap menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk menutup defisit JKN.

Kenaikan iuran itu akan dilakukan mulai 1 Januari 2020 dan berlaku untuk kelas I dan kelas II. Sementara itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III masih ditunda setelah Komisi IX dan XI DPR menolak usulan itu. [dzk] 

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds