Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pemkot Sepakat Usulan PKS

Kota Serang  SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 15:29:00 WIB | LAPORAN: RIZKI AKBAR GUSTAMAN

Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pemkot  Sepakat Usulan PKS

Walikota Serang Syafrudin/RAG

RMOLBanten. Pemkot Serang sepakat dengan usulan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Serang terkait  penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Walikota Serang Syafrudin kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Serang, Senin (16/9).

"Atas nama pemerintah Kota Serang, kami keberatan apabila iuran BPJS dinaikan, sebab saat ini saja sudah menjadi beban pemerintah daerah," ujarnya.

Menurut Syafrudin, saat ini Pemkot Serang lebih membiayai masyarakat kurang mampu atau penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp 11,5 Milyar, kalau dinaikan maka akan lebih dari itu yang dikeluarkan.

"Jadi secara keseluruhan kalau pemerintah pusat menaikan iuran BPJS kami belum mampu untuk menaikan. Kami berharap pemerintah membatalkan itu," ucapnya.

Kalau kenyataannya ada surat resmi perihal kenaikan BPJS, Syafrudin mengatakan pihaknya akan melakukan permohonan dan berkirim surat kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kenaikan iuran BPJS

"Insya Allah nanti kami akan berkomunikasi dengan unsur pimpinan dewan untuk bicara hal ini. Kalau semua kepala daerah menolak mungkin pemerintah pusat akan mempertimbangkan," tukasnya.

Sementara itu Wakil Walikota Serang, Subadri Usuludin, saran dari Fraksi PKS merupakan cambuk bagi Pemkot. Masyarakat Kota Serang sendiri kebanyakan masih masyarakat kurang mampu.

"Tapi apapun itu masukan yang sangat berarti dari PKS, (kemungkinan) sepanjang tidak menguntungkan masyarakat, kami akan menolak,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, walau masih wacana soal kenaikan iuran BPJS, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Serang mengambil langkah maju dengan meminta Pemkot Serang untuk ramai-ramai menolak rencana tersebut.

Hal itu diutarakan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Serang TB Ridwan Ahmad usai rapat paripurna DPRD Kota Serang, Jumat (13/9) lalu.

"Kenapa kita ngajak menolak, karena kenaikan ini terjadi disaat angka pengangguran terbuka meningkat, angka kemiskinan meningkat. Siisi lainnya  ini akan menjadi beban APBD Kota Serang," ujarnya. [ars]







Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds