Fitron: Kebijakan Pemprov Berisiko Turunkan Kualitas Pendidikan

Guru Honorer SMA/SMK Tidak Diakui

Pemprov Banten  SENIN, 23 SEPTEMBER 2019 , 21:36:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Fitron: Kebijakan Pemprov Berisiko Turunkan Kualitas Pendidikan

Guru mengajar/Ilustrasi

RMOLBanten. Kabar kurang mengenakan buat guru honorer SMA/SMK Negeri di Provinsi Banten. Honrer yang masuk diatas tanggal 31 Desember 2017 tidak diakui pemprov.

Walau begitu, para guuu honorer ini tetap bisa bekerja dan mengajar, tetapi honor yang mereka terima bersumber dari dana bantuan operasional sekolah (BOS)

Informasi dihimpun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten sudah mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor 420/3775-Dindikbud/2019 tertanggal 20 September 2019. SE tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk tertib administrasi pendataan pendidikan dan tenaga kependidikan pada aplikasi data pokok pendidikan(Dapodik).

Setidaknya terdapat dua poin yang menjadi perhatian. Pertama, pendidik dan tenaga kependidikan yang diakui adalah per 31 Desember 2017 hasil pendataan pengalihan personel, prasarana, pendanaan dan dokumen (P3D).
   
Poin kedua, disebutkan jika tenaga di luar data P3D tersebut maka tidak diakui.  Hal tersebut berakibat pada tidak diakuinya guru honorer yang masuk di atas 31 Desember 2017 oleh Pemprov Banten.

Plt Sekretaris Dindikbud Banten, Ujang Rafiudin, membenarkan pihaknya telah mengeluarkan SE tersebut. Menurutnya, SE tersebut ditujukan untuk SMA/SMK negeri di Banten. Honorer yang masuk di atas 31 Desember 2017 tetap bisa mengajar dengan catatan mereka dibayar melalui BOSvmasing-masing sekolah.

"SE ini kami buat karena ada beberapa sekolah, tenaga honorer yang baru beberapa bulan diangkat oleh kepsek (kepala sekolah). Minta di-SK-kan oleh kadis (kepala Dindikbud), jelas pak kadis menolak,” katanya, Senin (23/9).

Sementara itu, Anggota DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan meminta Dindikbud untuk mengkaji ulang surat edaran terkait keberadaan guru honorer. Hal itu disampaikan Fitron usai melakukan kunjungan ke SMKN 1 Kota Serang, Ciceri.

Legislator asal Partai Golka ini, menjelaskan, kebijakan tersebut beresiko menurunkan kualitas pendidikan. Karenanya itu, dirinay meminta kebijakan tersebut untuk dikaji ulang.

"Mereka yang terkena kebijakan itu adalah guru-guru honorer yang memiliki kontribusi besar di sekolah tempatnya mengajar,” katanya.

Dari hasil kunjungannya ke SMKN 1 Kota Serang terungkap jika kebijakan itu dilakukan tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM).

Meski begitu, kualitas mengajar oleh guru akan tidak linear atau tidak sesuai latar belakang.

Tidak akan sesuai pastinya. Karena nanti akan dihandel guru yang memang bukan dari bidangnya,” jelasnya.

Dampak lain dari kebijakan itu, kata Fitron adalah pada sistem pendidikan secara keseluruhan. Sebab, sebelumnya banyak SMA/SMK yang menambah jumlah rombongan belajar (rombel) sehingga konsekuensinya mereka menambah guru.

"Karena tidak mungkin beban guru itu lebih dari yang sudah ada dalam ketentuan. Sudah membaca Permendikbud tentang guru, jadi dengan rombel yang bertambah membutuhkan guru honorer yang bertambah,” ujarnya.

Kebijakan tersebut lanjut Fitron sangat kontradiktif dengan kebijakan pemprov yang sudah terlebih dulu diterbitkan seperti program pendidikan gratis. Dalam program tersebut seluruh SMA dan SMK negeri dilarang memunggut dana dari wali siswa.

Kata Fitron, seandainya program sekolah gratis dicabut lalu ada kebijakan perapihan data di dapodik, dilakukan maka tidak akan ada permasalahan. Sebab, sekolah bisa menjamin kualitasnya dengan membayar guru secara profesional dengan partisipasi dari orang tua wali.

"Jadi kok kebijakan ini ditabrak-tabrak. Kalau kebijakan enggak bertabrakan, kebijakan apapun dari provinsi bisa dipatuhi oleh sekolah dan bisa berjalan dengan baik. Meskipun punya tujuan baik ingin penertiban tapi segala sesuatu itu harus kompatibel antara kebijakan sebelumnya dengan kebijakan berikutnya,” katanya.

Fitron pun meminta agar kebijakan yang baru saja dikeluarkan itu dilakukan kajian ulang.

"Kami sengaja datang ke sekolah untuk mendapatkan data yang riil sehingga kebijakan itu bisa diterapkan dengan bagus,” ujarnya.

Wakil Kepala Bidang Operasional Pendidikan SMKN 1 Kota Serang Ading Kustendi mengakui, akan ada dampak yang ditimbulkan dengan kebijakan tersebut. Sebab, secara otomatis kebijakan itu akan mengikis guru-guru yang masuk di atas 31 Desember 2017.

"Mau enggak mau, jam yang ditinggalkan oleh guru yang terkikis akan disebarkan. Diprioritaskan jenjang pendidikan sesuai. Kedua, kalau berdasarkan permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang beban kinerja guru, (jam mengajar guru idealnya) antara 24 sampai 40 jam per minggu,” ujarnya.

Dengan pengikisan guru, maka sangat berpotensi jam mengajar guru yang tak terkena kebijakan akan bertambah dan melanggar permendikbud. Bisa saha guru-guru di sana mengajar 46 atau 60 jam pelajaran per minggu. Akan tetapi, pihaknya tak bisa menjamin akan kualitasnya.

Kami kan manusia bukan robot. Kalau dikasih ke orang lain yang jamnya masih kurang tetapi ijazahnya tidak sesuai, apakah itu akan bisa memertahankan (kualitas pendidikan). (Jadi) murni hanya memenuhi SPM saja. Standar pelayanan minimum, sing penting aya siswa, sing penting aya guru nu ngajar (yang penting ada siswa, yang penting ada guru yang mengajar,” katanya.

Meski mengandung resiko, pihaknya tetap akan melaksanakan kebijakan tersebut dan kini sedang melakukan pendataan sesuai standar SE dari Dindikbud.

"Kita akan bandingkan antara SK dari kepala Dindikbud dengan pengangkatan guru honorer disandingkan dengan batas cut off Dapodik yang Desember 2017. kan masih ada selisih, ada kikisan tuh, yang dikikis berapa orang, orangnya siapa saja, mata pelajaran apa saja,” pungkasnya. [ars]
   
 

Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds