Ini Empat Kabupaten/Kota Di Banten Yang Tak Patuh Pelaporan Dokumen Inflasi

Ekbis  KAMIS, 26 SEPTEMBER 2019 , 20:14:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Ini Empat Kabupaten/Kota Di Banten Yang Tak Patuh Pelaporan Dokumen Inflasi

ilustrasi/NET

RMOLBanten. Dari delapan kabupaten/kota, ada empat daerah di Provinsi Banten tak patuh dalam penyetoran laporan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian inflasi daerah

Ke-empat daerah itu adalah Kota dan Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang. Akibatnya, pemerintah pusat memberikan penilaian rendah terhadap Provinsi Banten atas laporan dokumen inflasi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten Babar Suharso mengatakan, berdasarkan rapat koordinasi nasional (rakornas) di Jakarta beberapa waktu lalu, inflasi menjadi salah satu yang mendapat perhatian khusus. Akan tetapi, dari hasil penilaian yang diungkap dalam rakornas, tingkat pelaporan dokumen kegiatan TPID di Banten masih rendah.

Berdasarkan hasil penilaian Kemenko (Kementerian Koordinator) Bidang Perekonomian, di tingkat partisipasi pelaporan TPID di Banten dinyatakan masih kurang atau masih rendah,” katanya dalam rakor TPID se-Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (26/9).

Ia menjelaskan, adapun tingkat kepatuhan TPID di Banten baru mencapai 50 persen. Dari delapan kabupaten/kota, hanya empat diantaranya yang menyetor laporan dokumen kegiatan TPID-nya. Angka itu lebih rendah dari rata-rata di kawasan Jawa-Bali senilai 73,43 persen.

Adapun hasil penilaian laporan TPID dapat kami sampaikan yang mengirim sampel Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang Selatan. Empat (kabupaten/kota) lainnya belum,” ungkapnya.

Optimalisasi TPID, kata dia, sangat diperlukan karena untuk menekan laju inflasi perlu dilakukan penyelarasan program antara pemerintah pusat dan daerah. Sebab, tingkat inlfasi Banten berdasarkan perkembangan indeks harga konsumen Banten saat ini sebesar 3,76 year on year atau meningkat pada capaian 2018 sebesar 3,42. Realisasi ini lebih tinggi dibanding dengan capaian di nasional dan regional Jawa pada periode yang sama.

Inflasi hingga Agustus 2019 yaitu disebabkan oleh besarnya kelompok volotil food tercatat 12,83 persen atau menjadi tetinggi dalam tiga tahun terakhir.  Ini perlu mendapat perhatian mengingat inflasi hingga akhir tahun diperkirakan akan lebih tinggi. Hal ini dikaitan dengan kekeringan,” paparnya.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya akan mengambil beberapa langkah secara teknis untuk menjaga stabilitas inflasi.

Bahwa inflasi itu di satu sisi bila terlalu rendah juga berarti cerminan dari keadaan yang tidak baik. Terlalu tinggi juga cerminan tidak baik. Titik stabilitas yang kita harapkan,” tuturnya.

Adapun langkah-langkah terkait pengendalian inflasi adalah dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing kabupaten/kota di Banten. Setiap kekurangan satu daerah terutama komoditas tertentu yang menjadi penyumbang inflasi akan ditutupi oleh daerah lainnya.

Kabupaten/kota dengan variasi yang tinggi bagian dari penyumbang keadaan inflasi. Inflasi yang tinggi itu Kita simpulkan untuk memaknai dengan saling mengisi atas keterbatasan kita masing-masing. Atas itu kesepakatannya adalah bergandengan tangan antara kabupatn/kota dan provinsi,” ujarnya.

Lebih lanjut dipaparkan mantan Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia itu, agar semakin terstuktur, pemprov juga menggandeng aparat penegak hukum melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

"Provinsi Banten untuk menyikapi dan terstuktur untuk mengambil langkah-langkah itu. Prosedural dan komprehensif,” katanya.

Di tempat yang sama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten Erwin Suriadimadja menilai,  upaya-upaya yang dilakukan di Provinsi Banten dalam pengendalian inflasi daerah sudah bagus. Dia berharap, ke depan Banten memiliki suatu sistem informasi harga-harga pangan, produksi pangan dan suplai pangan.

Ini sangat vital untuk pengendalian inflasi ke depan dan harapannya Pemprov Banten bisa terus kuat invasinya. Nanti (hasil rakor TPID Banten) akan dituangkan di dalam suatu kesepakatan bersama untuk kemudian kita monitor langkah-langkah berikutnya,” pungkasnya. [ars]

Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds