HUT BANTEN KE-19

Hasil Survei KPK, Integritas Pemprov Banten Lemah

Daerah  KAMIS, 03 OKTOBER 2019 , 18:54:00 WIB | LAPORAN: RIZKI AKBAR GUSTAMAN

Hasil Survei KPK, Integritas Pemprov Banten Lemah

Wahidin Halim dan Andika/Repro

RMOLBanten. Awal Oktober 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas di 26 lembaga negara, kementerian, dan pemerintah daerah pada tahun 2018.

Hasilnya, Pemprov Banten menempati urutan ke 15, dari 19 provinsi yang disurvei. Sejumlah kalangan berharap, Gubernur Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy benar-benar mencermati hasil survei tersebut sebagai bentuk refleksi HUT ke-19 Provinsi Banten yang jatuh pada 4 Oktober 2019.

"Kami berharap, survei ini ditindaklanjuti oleh Pemprov Banten dengan membuat sistem atau program pencegahan korupsi. Survei ini harus dimaknai sebagai warning bagi Pemprov Banten," kata kata Juru Bicara Koalisi Masyarakat Banten Fuaddudin Bagas, Kamis (3/10).

Jika tidak dikendalikan, lanjut Bagas, praktek korupsi akan kembali membudaya. Jika itu yang terjadi maka bisa disimpulkan Banten mengalami kemunduran.

Bagaas menjelaskan, aspek yang dinilai dalam survei antara lain budaya organisasi seperti kejadian suap, gratifikasi, dan keberadaan calo.

KPK juga mengukur sistem antikorupsi yang dimiliki tiap instansi dan pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, survei juga menghitung pengelolaan anggaran tiap lembaga.

"Meniliki survei KPK, skor integritas Provinsi Banten hanya 65,88. Sementara yang tertinggi adalah Jawa Tengah dengan nilai 78,26. Gubernur dan Wakil Gubernur harus fokus pada percepatan reformasi birokrasi, menghilangkan praktek suap, serta secara ketat mengawasi setiap item belanja,” kata Bagas.

Senada disampaikan penggiat antikorupsi Fuad Hasan. Menurutnya, survei KPK tersebut membuktikan bahwa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tidak mampu secara tegas menjalankan prinsip pemerintahan yang bersih.

"Hasil telaah kami, APBD Provinsi Banten tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp 13,03 triliun. Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2019 sebesar Rp 12,15 triliun atau naik hampir Rp 1 triliun," ujarnya.

Secara garis besar APBD 2020 terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp 8,12 triliun, dan belanja langsung sebesar Rp 4,90 triliun. Dikaitkan dengan sruvei KPK itu, kami pesimis, anggaran sebesar itu kemudian berdampak terhadap kesejahteraan orang banyak.

"Jangan-jangan akibat integritas yang lemah, anggaran sebesar itu habis menjadi bancakan. Survei itu adalah kado terindah bagi Provinsi Banten di hari lahirnya yang ke 19,” kata Fuad.

Diketahui, KPK melakukan survei ini selama setahun penuh, mulai Juli 2017 hingga Juli 2018. Survei dilakukan terhadap 60 responden internal, 60 responden eksternal, dan 10 responden ahli. Berikut hasil survei terhadap pemerintah daerah dengan skornya dimulai dari yang tertinggi hingga yang terendah.

Pemprov Jawa Tengah 78,26, Pemprov Jawa Timur 74,96, Pemprov Sumatera Barat 74,63, Pemprov Gorontalo 73,85, Pemprov Kepulauan Riau 73,34, Pemprov NTB 73,13, Pemprov Jawa Barat 72,97, Pemprov Kalimantan Selatan 68,76.

Pemprov DKI Jakarta 68,45, Pemprov NTT 67,65, Pemprov Kaltim 67,55, Pemprov Bengkulu 66,47, Pemprov Sumut 66,13, Pemprov Kalteng 66, Pemprov Banten 65,88, Pemprov Aceh 64,24, Pemprov Jambi 63,87, Pemprov Sulsel 63,85, dan Pemprov Riau 62,33. [ars]

Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds