67 Jabatan Di Pemprov Banten Kosong

Pemprov Banten  MINGGU, 06 OKTOBER 2019 , 20:45:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

67 Jabatan Di Pemprov Banten Kosong

IlustrasiNET

RMOLBanten. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Banten mulai memproses kekosongan jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Dari Eselon II, III dan IV.

Rencananya, dalam waktu dekat ini akan dilakukan proses pelantikan pejabat yang mutasi maupun promosi.   
Informasi yang dihimpun, terdapat 67 kursi jabatan yang mengalami kekosongan, diantaranya adalah, lima kursi jabatan eselon II, 22 kursi jabatan eselon III dan sisanya merupakan eselon IV.

Untuk lima kepala OPD yang kosong yakni, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Banten, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Banten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten. Sedangkan, untuk kursi jabatan eselon III dan IV tersebar hampir di semua OPD di lingkup Pemprov Banten.

Sekretaris Baperjakat yang juga Kepala BKD Banten, Komarudin, mengatakan jika tahun ini banyak pejabat dari eselon II, III dan IV yang memasuki masa pensiun.

Untuk eselon III ada 22 orang, eselon IV yang pensiun itu untuk di OPD saja ada 22, ditambah eselon IV yang ada di cabang dinas, bisa sampai 40 orang. Eselon II sekitar lima," katanya, Minggu (6/10).

Ia menjelaskan, untuk pengisian jabatan esleon III dan IV saat ini tengah bejalan. Begitupun dengan pengisian jabatan untuk eselon II yang dilakukan melalui lelang jabatan (open biding).

Sudah berjalan. Pengisian eselon tiga dan empat Insya Allah bisa secepatnya dan kita juga sudah siap. Untuk yang lelang jabatan juga sudah berajalan, ini pendaftaran sampai 13 Oktober mendatang,” ujarnya.

Terkait panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan, lanjut Komarudin, akan diisi oleh Sekda Banten, BKD, Bappeda, dan akademisi.

Termasuk juga ada dari pusat. Kaya kan ada PU yang dilelang, jadi nanti ada pansel dari PU juga. Harapannya sih di awal November sudah terisi semua,” katanya.

Sementara, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) membenarkan jika Pemprov Banten sudah membuka pendaftaran lelang jabatan. Ia menuturkan dalam proses open biding tersebut, Pemprov Banten harus mengusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Baik lelang jabatan, mutasi antara dinas harus ke KASN. Kayak kemarin, kita usulkan (mutasi, red), bukan pengangkatan kepala dinas. Kita tahu yang belum dua tahun tidak bisa dimutasi, tapi namnya usulan bagaiaman pertimbangannya itu tergantung KASN. Kita tahu aturan bahkan saking kita pahamnya,” kata WH.

Terkait proses pengisian jabatan eselon II yang masih kosong, WH mengaku sudah memberikan intruksi kepada Sekda Banten, Al Muktabar untuk menunjuk pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala OPD yang kosong.

Kaya Dindikbud itu Pak Sekda sudah nunjuk Pak Yusuf (Staf Ahli Gubernur Banten), dan yang lain juga sudah diisi Plt. Sementara untuk definitif kita akan open biding,” jelasnya.

Ia menegaskan, tidak ada praktik kulosi dan neoptisme dalam proses lelang jabatan maupun pengisian jabatan di seluruh OPD di lingkup Pemprov Banten.

Saya pastikan tidak ada nepotisme. Yang kosong-kosong kaya BPBD, DPMD, Dindikbud semuanya lelang. Semuanya boleh ikut, termasuk dari swasta juga, prosefional boleh ikut lelang yang berkeadilan. Dan siapa nilai yang tertinggi itu yang saya lantik,” pungkasnya. [ars]


Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds