Serikat Pekerja Keluhkan Kurang Ketatnya Pengawas Naker

Pemprov Banten  SENIN, 07 OKTOBER 2019 , 20:01:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Serikat Pekerja Keluhkan Kurang Ketatnya Pengawas Naker

Serikat pekerja ASPSB saat audensi/RUS

RMOLBanten. Aliansi serikat pekerja serikat buruh (ASPSB) mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten mengoptimalkan peran Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Banyak kasus yang menyangkut buruh hingga kini tidak selesai, menjadi penyebanya.

Juru bicara ASPSB, Hendrik Gunawan menilai, sebelum kewenangan industri dilimpahkan ke provinsi, pengawasan tenaga kerja (naker) Kabupaten/Kota cukup optimal.

"Ini kurang greget. Makanya kami minta supaya dioptimalkan lagi. Jangan terima laporan saja tapi nggak mengawasi. Banyak kejadian, bahkan sampai ribuan buruh di PHK (pemutusan hubungan kerja). Dan itu tugasnya Disnanker," kata Hendrik saat usai audiensi dengan Disnakertrans, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Disnakertrans Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (7/10).

Sementara, Ketua Serikat Pekerja Mandiri (SPM) FK3 PT. Indah Kita Pulp and Paper itu juga mengungkapkan, selain pengawasan, pihaknya mengeluhkan terkait pelayanan kesehatan yang diakomodir oleh BPJS Kesehatan.

"Kami menilai pelayanan BPJS masih kurang, kami mau pelayanan ditingkatkan. Karena selama ini pelayanan seperti pasar. Conothnya tyeman saya dari jam 11 siang baru masuk jam 10 malam. Makanya kami ingin sosialisasi dari BPJS khususnya untuk buruh,” kata dia seraya mengungkapkan, Rabu (9/10), akan melakukan audiensi dengan BPJS Kesehatan.

Sementara, Kepala Disnakertrans Banten, Al Hamidi membenarkan jika pihaknya masih kekurangan tenaga pengawas di lapangan.

Diketahui, saat ini Disnakertrans Banten baru mempunyai 71 orang PPNS Ketenagakerjaan.

"Idealnya sih 250 orang untuk menangani 15 ribu indutrsi yang ada di Banten. Kami juga sudah mengusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bagaimana kajiaan seperti apa kita belum tahu. Dan perekrutan tanaga juga tergantung kebijakan Gubernur Banten,” kata Al Hamidi kepada wartawan.

Dijelaskan, aliansi pekerja yang tergabung dalam ASPSB meminta pihakya dapat mengotimalkan PPNS Ketenagakerjaan.

"Artinya mereka minta pelayanan yang prima. Speerti percepatan penanganan kasus dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, terus terkait dengan PHK sepihak, Outsorching dan lain sebagainya,” jelasnya.

Al Hamidi mengaku akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut pada Kamis lusa.

"Kita akan lihat berapa kasus yang dilaporkan belum selesai. Kalau misalkan sudah masuk ke ranah hukum kan harus ada penyelidikan, kita akan ikuti proses itu,” ujarnya.

Terkait BPJS Kesehatan, lanjut Al Hamidi, dari kesepakatan audeinsi bahwa akan dijadwalkan audiensi antara buruh dengna BPJS.

"Hari Rabu akan audiensi sekaligus sosialisasi. Buruh menilai pelayanan BPJS hingga kin belum maksimal,” katanya.

"Jadi seperti yang sudah saya sampaikan dalam audiensi itu sudha terjawab semua. Termasuk kasus tenaga kerja akan cepat ditangani baik dari hasil laporan serikat dan atau pengawasan secara langsung,” pungkasnya. [ars]

Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds