Dipakai Studi Banding ke Bali, KPK Telusuri Dana Desa Di Pandeglang

Hukum  SELASA, 08 OKTOBER 2019 , 20:25:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Dipakai Studi Banding ke Bali, KPK Telusuri Dana Desa Di Pandeglang

Ilustrasi/NET

RMOLBanten. Pengunaan dana desa di Kabupaten Pandeglang akan ditelusuri KPK. Lembaga anti rasuah tersebut menduga ada penyalahgunaan dalam pemanfataanya seperti digunakan untuk studi banding keluar Banten dan Pulau Jawa.

Demikian terungkap dalam rapat koordinasi antara Banten dengan Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa, (8/10).

Dalam paparan KPK, kegiatan studi banding tersebut terjadi pada September lalu dengan daerah tujuan Bali selama tiga hari. Kegiatan tersebut bukan tahun ini saja terjadi. Pada tahun sebelumnya agenda serupa juga dilaksanakan dengan tujuan ke Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.  
   
Kita dapat informasi dulu, namanya informasi, otomatis akan kita sampaikan. Kita mendengar ada informasi, ada dana desa dipakai untuk studi banding ke sana. Ini belum diklarifikasi makannya kita sampaikan,” kata Kepala Satuan Tugas Korsupgah KPK Wilayah IV Sugeng Basuki.

Dijelaskan Sugeng, setelah diklarifikasi maka pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap laporan yang diterimanya. KPK akan menelisik secara seksama dari kepentingan dan siapa saja yang ikut dalam kegiatan tersebut. Dalam laporannya, dana desa yang dipakai adalah yang berasal dari APBN. 

Kalau nanti sudah dicek benar atau tidak? Mengapa? Siapa saja yang ke sana? Itu kan nanti baru bisa ditanyakan (ketahui, red),” tegasnya.
 
Menurutnya, pada dasarnya tak ada larangan dana desa digunakan untuk program studi banding. Dengan catatan, kegiatan tersebut benar-benar tepat sasaran. Dia mencontohkan, studi banding bisa saja dilakukan misalnya di daerah tujuan memiliki sebuah inovasi seperti aplikasi terkait pengembangan desa. 

Pertanyaannya itu studi banding ke sana itu apa, mungkin di sana punya aplikasi apa, pemakaian dana desa bagus, enggak apa-apa. Pembelajaran kan jadi dana desa itu kan karena desa banyak auditornya sedikit, di sana misalpunya aplikasi kalau orang mengajukan dana desa harus memasukan programnya apa, potret (diseleksi otomatis, red), kan bisa saja,” terangnya.
  
Jika dari hasil penelusuran nanti, kata dia, pihaknya tak menemukan kaidah-kaidah tersebut maka tak menutup kemungkinan ada penyimpangan dari kegiatan studi banding.

Boleh saja untuk studi banding dalam artian mencari ilmu. Kalau di sana orangnya pulang enggak dapat apa-apa, kita cek ke sana bukan ke desa ini tapi dia sebelahnya, itu baru suatu penyimpangan,” paparnya.
   
Lebih lanjut dipaparkan Sugeng, untuk laporan yang masuk itu, KPK telah meminta bantuan kepada Pemprov Banten untuk melakukan klarifikasi.

Tolong dimonitor, klarifikasi dan koordinasi dengan Inspektorat untuk ke Pandeglang. Apapun asalnya (sumber dana desa, red), kewajiban monitor mau dari pusat maupun dari pemprov harus monitor,” ujarnya.

Inspektorat Banten E Kusmayadi mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(BPMD) Banten untuk melakukan koordinasi dengan Pemkab Pandeglang. Hasil dari proses tersebut nantinya akan dilaporkan ke KPK.

Mohon segera ditindaklanjuti. Jangan laporannya bagus-bagus tapi KPK ada temuan seperti itu,” pungkasnya. [ars]
 

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds