Rakor Mintra Kerja, Layanan RSUD Banten Jadi Sorotan DPRD

Parlemen  SELASA, 08 OKTOBER 2019 , 21:23:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Rakor Mintra Kerja, Layanan RSUD Banten Jadi Sorotan DPRD

RSUD Banten/Net

RMOLBanten. DPRD Banten menyampaikan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemprov hingga saat ini masih belum maksimal.

Demikian terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) antara Komisi V dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di ruang rapat Komisi V DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (8/10).

Dari pantauan, rakor tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komisi V. Sedangkan dari pemprov yang hadir adalah Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Disnakertrans) dan Dinas Sosial (Dinsos).

Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar mengatakan, dari hasil rapat yang menjadi sorotan terkait persoalan kesehatan. Pihaknya menilai, dibangunnya rumah sakit untuk menunjang kesehatan masyarakat Banten masih belum sesuai harapan.

"Tapi yang terjadi pelayanannya masih kurang. Kalah sama swasta. Bahkan Bu Kadinkes juga banyak RS di Banten tapi banyaknya swasta yang mana jangkauan masyarakat ini kurang. RS Swasta itu kualitas ok, tapi biaya mahal,” kata Nizar usai Rakor.

Ke depan, kata Nizar, Komisi V akan mendorong agar RSUD milik memilki kualitas pelayanan swasta.

"Harus ke arah situ. Biarpun RS pemerintah tapi kualitasnya swasta,” katanya.

Secara umum, lanjut Nizar, dalam rakor tersebut muncul persoalan-persoalan yang masih muncul di lapangan.

"Kita akan dorong masalah itu agar segera selesai. Kan ujung-ujungnya untuk kesejahteraan rakyat dimana hal itu merupakan tolak punggung utama demi terwujudnya Banten yang berlandaskan Iman dan takwa," ujarnya.

Ke depan, politisi Gerindra itu mengaku, pihaknya akan merubah pola kemitraan, dimana Komisi V DPRD Banten harus dilibatkan dalam mewujudkan program yang bersentuhan dengan masyarakat.

"Kita akan terus nge gas. Karena kami menilai ada hal yang kami lihat bukan dari sisi anggrannya saja, tapi kepada fokus persoalannya. Kan program dibuat untuk sasaran dan tujuan. Dan kata kuncinya itu kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Senada diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf. Menurut dia, persoalan kesehatan masih menjadi permasalahan di lapangan. Khususnya di daerah terpencil, dimana warga cukup sulit mengkases layanan kesehatan.

"Saya lahir di Pulau Panjang, akses layanan kesehatan cukup sulit. Maka dari itu kami minta Dinkes untuk membuat program dimana, masyarakat di daerah terpencil ataupun perbatasan bisa mendapatkan akses layanan  kesehatan yang baik. Jangan sampai ada orang sakit, karena harus lewat laut meninggal di tengah laut. Saya nggak mau itu terjadi,” kata Furtasan.

Sementara, Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti mengakui jika persoalan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala, khususnya terkait keberadaan dokter spesialis yang dinilia masih minim.

Meski begitu, pihaknya optimis jika ke depan pelayanan di RSUD milik pemerintah daerah bisa maksimal.

"Dengan bantuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan komitmen dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, dimana akan dikaji lagi penambahan uang bagi dokter spesialis agar mau bekerja di daerah terpencil," katanya.

"Seperti di RSUD Malingping itu idelanya berapa, kan gaji dokter spsesialis itu tergantung dari jauh dekatnya jarak. Kaya Malingping kan jauh, otomatis ada tambahan uang kemahalan,” lanjutnya.

Sedangkan untuk penambahan rumah sakit milik pemerintah di daerah, Ati mengaku jika pihaknya masih melaksanakan program yang tercantum dalam rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Setidaknya terdapat tiga pembanguan yang akan dilakukan oelh Dinkes, yakni pembangunan Rumah Sakit Jiwa, Pembangunan RSU Cilograng dan pembangunan RSU di Pandeglang.

"Kalau secara umum sih rumah sakit di Banten banyak ada 112. Tapi kebanyakan swasta. Tapi kalau fokus kami itu pembangunan tiga rumah sakit dulu,” katanya.

Ia mengungkapkan, untuk pembanguan RSJ Banten akan dilakukan dalam dua tahap dengan anggaran sebesar Rp 90 miliar.

"Tahap pertama itu akan dibangun pada 2020 dengan anggaran Rp37 miliar, tahap kedua dilakukan pada 2021 dengan anggaran Rp53 miliar. Tapi kiita berharap selesai pembanguna tahap satu pada akhir tahun 2020 sudah bisa dipergunakan,” ujarnya.
 
Terkait pembangunan RSU Cilograng, pihaknya menyiapkan dana sebesar Rp27 miliar yang. Pembanguna RSU itu akna dilakukan dalam satu tahap.

"Setelah selesai kita akan siapakn  sumber daya manusia (SDM), kita rekrut dan kita latih. Karena berbeda dengan RSJ yang harus dokter jiwa, RSU Cilograng ini lebih ke umum,” katanya. [ars]

 

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds