Pengamat: Dirutnya Aneh, Nunggak BPJS Kesehatan Bakal Kena Sanksi

Kesehatan  RABU, 09 OKTOBER 2019 , 00:17:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Pengamat: Dirutnya Aneh, Nunggak BPJS Kesehatan Bakal Kena Sanksi

Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris/Net

RMOLBanten. Analis politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengimbau Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris dapat lebih bijak dalam membuat keputusan.

Hal itu terkait rencana pemerintah yang sedang menggodok Instruksi Presiden (Inpres) untuk penunggak iuran  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam Inpres itu, penunggak BPJS Kesehatan tidak bisa mengakses pelayanan publik seperti SIM, Paspor, dan layanan administratif lainnya.

"Sanksi itu kan bukan ciri khas Indonesia, musyawarah untuk mufakat dulu lah ciri khas Indonesia," ujar Hensat biasa disapa, Selasa (8/10).

Menurut Hensat, seharusnya BPJS Kesehatan lebih menggalakkan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat.

"Jadi jangan kaya gitu pendekatannya, Direktur BPJS juga aneh gak ada apa-apa langsung hukuman. Coba dong lakukan lagi sosialisasi yang bener, komunikasi lagi yang bener," imbuhnya.

Founder lembaga survei Kedai Kopi ini menyarankan agar internal BPJS melakukan instrospeksi.

"Restrukturisasi lah gaji-gaji nya itu, gak usah gede-gede juga kali," sindirnya.

Kata Hensat, sebenernya BPJS Kesehatan merupakan fasilitas negara atau menjadi kewajiban untuk rakyat yang harus dipatuhi.

"Kalau memang kewajiban, utarakan dari sekarang itu kewajiban. Nah kalau kewajiban rakyat disuruh membayar, maka BPJS harus melayani," tegasnya.

Semestinya BPJS Kesehatan pun merestrukturisasi dengan di awali penghematan-penghematan dari internal BPJS itu sendiri.

"Lakukan dulu program-program komunikasi, sosialisasi yang baik. Jangan ujug-ujug mau ada sanksi terus-terusan. Kasian Pak Jokowi selalu dijebak untuk hal-hal yang memberatkan rakyat akhirnya," pungkas Hensat dilasnir dari Kantor Berita RMOL.[dzk] 

Komentar Pembaca
ASN Merokok Sembarangan, Denda Rp 5 Juta Menanti
Viral, Suami Jual Ginjal Di Medsos Karena Tidak Mampu Bayar Rumah Sakit
Karbon Kanker

Karbon Kanker

SENIN, 14 OKTOBER 2019

Tatu: Pemkab Serang Serius Tekan AKI/AKB
Direksi BPJS Gagal Malah Rakyat Yang Disuruh Nanggung
Tuana Tuha

Tuana Tuha

SELASA, 08 OKTOBER 2019

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds