Ketua DPRD: KUA PPAS Harus Perhatikan Kebutuhan Masyarakat

Parlemen  RABU, 09 OKTOBER 2019 , 18:23:00 WIB | LAPORAN: SOPIAN SUKRI

Ketua DPRD: KUA PPAS Harus Perhatikan Kebutuhan Masyarakat

Kholid Ismail/SOP

RMOLBanten. Setelah menerima usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemkab Tangerang 2020 mendatang, DPRD selanjutnya membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rabu (9/10).

Untuk menentukan APBD Pemkab Tangerang 2020 mendatang akan dilihat dari seberapa besar urgensi usulan anggaran yang disampaikan eksekutif kepada legislatif. Karena rencana pembangunan harus memperhatikan berbagai faktor diantarnya ekonomi, sosial dan budaya.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail menjelaskan, dalam pembahasan KUA PPAS ini akan terlihat seberapa besar urgensinya usulan anggaran yang disampaikan eksekutif kepada legislatif. Karena rencana pembangunan harus memperhatikan berbagai faktor diantaranya ekonomi, sosial dan budaya.

"Konstruksi penyusunan anggaran harus sesuai dengan aturan yang ada. Namun, kebijakan umum anggaran harus memperhatikan berbagai faktor terutama kebutuhan masyarakat," katanya.

Kholid memaparkan, setelah penyampaian usulan anggaran dari pemerintah, DPRD selanjutnya akan membahasnya melalui badan anggaran (Banang). Pembahasan APBD 2020 ini mulai dilakukan semalam di salah satu hotel di Jakarta dan membutuhkan waktu hingga lima hari kedepan.

"Pada prinsipnya anggaran pembangunan harus pro rakyat. Maka disinilah pentingnya peran DPRD untuk membahas KUA PPAS agar sesuai kebutuhan masyarakat," papar Kholid.

Menurutnya, pembangunan di Kabupaten Tangerang tentu tidak akan sama dengan pembangunan di perkotaan. Sebab, kata Kholid, Kabupaten Tangerang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, infrastruktur yang ada saat ini belum memadai.

"Disinilah pentingnya pembahasan priortaas plafon anggaran sementara (PPAS) untuk menentukan arah pembangunan satu tahun kedepan. Seberapa besar prioritas anggaran yang diusulkan akan kita godok sebelum ditetapkan menjadi raperda APBD sebagai payung hukum penggunaan anggaran," tegasnya.

Kholid menyontohkan, seperti anggaran pendidikan tidak boleh kurang dari 20 persen seperti yang telah diatur pemerintah pusat.

"Jadi, anggaran yang sudah diatur oleh Pemerintah Pusat, seperti anggaran pendidikan. Pastinya, dalam penerapannya, kita tidak akan melampaui anggaran yang sudah diatur oleh pemerintah pusat," tukas Kholid. [ars]



Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds