Komisi III DPRD Banten Soroti Bisnis dan Legalitas Bank Banten

Parlemen  RABU, 09 OKTOBER 2019 , 18:27:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Komisi III DPRD Banten Soroti Bisnis dan Legalitas Bank Banten

Komisi III DPRD Banten/RUS

RMOLBanten. Kunjungan Kerja (Kunker) rombongan Komisi III DPRD Banten ke tiga cabang Bank Banten di Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) menyoroti dua hal. Yakni, rencana bisnis dan legalitas.
 
Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten, Ade Hidayat, mengungkapkan, ada dua hal penting dalam kunker pihaknya kepada bank plat merah milik Pemprov Banten tersebut.

"Pertama kita ingin rencana bisnis Bank Banten yang harus jelas. Karena selama ini program dan rencannya baru menyediakan dana pensiun. Dan kedua adalah legal standing yang harus dibenahi oleh Bank Banten" kata Ade saat dihubungi melalui telpon genggamnya, Rabu, (9/10).
 
Ia menjelaskan, rencana bisnis Bank Banten yang selama ini adalah menyasar kepada para pensiunan dengan menyiapkan dana pinjaman. Namun, tidak didukung dengan sarana dan prasarana perbankan.
 
"Setiap cabang hanya ada satu ATM (anjungan tunai mandiri), ini kan menjadi masalah, ditambah biaya operasionalnya disetiap cabang kami anggap pemborosan dan tidak logis," ungkapnya.

Pemborosan dan ketidakwajaran biaya operasional untuk Bank Banten lanjut Ade adalah sewa tempat yang nilainya mencapai miliaran rupiah dalam satu tahun.

"Di Bandung Jawa Barat, untuk sewa tempat kantor cabang dengan fisik kantor dan nilainya Rp1,1 miliar saya rasa berlebihan," ujarnya.
  
Ditambah lagi kontrak tempat tersebut dilakukan bukan pihak Bank Banten atau PT Banten Global Developmen (BGD) selaku induk dari Bank Banten, melainkan bank lama, yakni Bank Pundi.
 
"Jadi menurut penjelasan Bank Banten, MoU (kesepakatan) sewa tempat itu dilakukan sebelum Bank Banten itu dibeli Pemprov Banten. Jadi MoU itu dibuat diakhir pembelian saham Bank Pundi oleh Pemprov Banten. Ini kan aneh, dan kontraknya juga dilakukan dalam rentang waktu 10 sampai 15 tahun. Jadi benar-benar sudah diikat, dan kalau mau pindah, katanya, Bank Banten harus mencarikan pembeli gedung itu. Ini benar-benar tidak masuk akal," terangnya.
 
Hal serupa juga terjadi di kantor cabang Bank Banten di Karawang dan Kelapa Gading. Lokasi di dua lokasi tersebut tidak memadai dan tidak berada dijalur ekonomi.

"Tapi di Karawang sewa gedungnya tidak sampai miliaran. Kalau nggak salah hanya Rp160 juta per tahun. Tapi itu pun saya rasa masih kemahalan, dengan kantor yang sekarang ditempati Bank Banten cabang Karawang," imbuhnya.

Selanjutnya politisi Gerindra menyoroti legal standing Bank Banten masih menginduk kepada PT BGD. Bahkan, membuat program kerja bank harus menunggu izin dan perintah dari BGD.
 
"Kami nanti akan dorong lagi agar Bank Banten ini benar-benar berdiri sendiri. Karena kalau masih menginduk di BGD tidak akan berkembang lebih baik lagi. Tahun 2017, pemisahan Bank Banten dari PT BGD sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), tapi di tahun 2018 sampai sekarang hilang. Nanti kita akan dorong agar itu benar-benar masuk dalam prolegda dan teralisasi," janjinya. [ars]
 

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds