Ada Program Desa Di Kabupaten Tangerang Dikerjakan Pihak Ketiga

Kabupaten Tangerang  RABU, 09 OKTOBER 2019 , 19:33:00 WIB | LAPORAN: SOPIAN SUKRI

Ada Program Desa Di Kabupaten Tangerang Dikerjakan Pihak Ketiga

Ilustrasi/NET

RMOLBanten. Program dana desa dengan anggaran sebesar Rp 70 juta di Kabupaten Tangerang, diduga dimonopoli pelaksanaan program. Pasalnya, dana desa yang seharusnya dikelola masyarakat desa atau swakelola malah dikerjakan pihak ketiga atau perusahaan.

Demikian disampaikan Ketua Organisasi Penimbang Hukum (OPH), Anri Saputra Situmeang saat diskusi publik tentang Komitmen Pembangunan Desa yang Baik dan Anti Korupsi di Pemkab Tangerang yang dihadiri, Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) dan Kejari Kabupaten Tangerang, di Tigaraksa, Rabu, (9/10).

Anri memaparkan, walau anggaran Rp 70 juta perdesa itu dibagi menjadi beberapa item atau pelaksanaan. Namun, ada beberapa item yang dikelola pihak ketiga atau perusahaan.

"Jelas program ini sudah melanggar Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018 pada Bab II Tujuan dan Prinsip di Pasal 3 huruf F yang berbunyi, Swakelola mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa," papar Anri.

Dalam rangka pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di perangkat desa, Anri mengatakan, dana Rp 70 juta perdesa yang diikuti oleh 170 desa dari 246 desa se-Kabupaten Tangerang merupakan anggaran yang fantastis yang dikelola oleh pihak ketiga atau perusahaan.

"Seperti pada salah satu program, perpustakaan desa yang dikelola oleh CV. Digta Media. Program tersebut mendapat anggaran Rp 10 juta perdesa. Namun pada kenyataannya perpustakaan yang sudah dianggarkan Rp 10 juta tersebut tidak efektif," jelas Anri.

Tak hanya perpustakaan desa saja yang terbentur aturan swakelola, beberapa item lainnya pun dikelola pihak ketiga atau perusahaan.

"Yang menjadi problem kami, seharusnya program ini terbuka untuk masyarakat desa tersebut, karena dana desa roh nya dikerjakan swakelola masyarakat. Dari masyarakat desa untuk desa," tegas Anri.
 
Sementara Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD), Juhri mengaku tidak mengetahui adanya dana sebesar Rp 70 juta perdesa.

"Saya baru dua bulan ada Dinas ini, lagi menuelusuri mengenai apa aja pekerjaan saya di Dinas, saya datang ke diskusi publik ini itu pun instruksi dari Sekertaris Dinas (Sekdis)," ungkapnya.

Secara gamblangnya, Juhri membeberkan, kegiatan yang memakan anggaran Rp 70 juta perdesa dari 170 desa tersebut merupakan kegiatan kepala desa yang dibawah naungan Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi).

"Alur anggaran Rp 70 juta perdesaan tersebut alurnya melalui APBDES," beber Juhri.

Saat disinggung mengenai pengelola program yang menghabiskan anggaran yang sangat fantastis ini, Juhri melimpahkan perihal tersebut ke Apdesi.

"Yang lebih tau Apdesi mengenai keterlibatan pihak ketiga atau perusahaan sebagai pengelola program atau kegiatan ini," tandasnya. [ars]
 

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds