Buruh dan Pengusaha Banten Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Daerah  RABU, 09 OKTOBER 2019 , 19:36:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Buruh dan Pengusaha Banten Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Ilustrasi/NET

RMOLBanten. Rencana kenaikan iuran BPJS oleh pemerintah pusat mendapat reaksi keras dari buruh dan pengusaha. Mereka kompak dan sepakat secara tertulis menolak kebaikan tersebut.
 
Demikian terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) Dewan Pengupahan Provinsi Banten di Aula Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Rabu (9/10).

Seluruh unsur dalam Dewan Pengupahan Provinsi Banten hadir dalam rakor. Mereka terdiri atas unsur buruh, pengusaha, pemerintah dan akademisi.

Berdasarkan berita acara Dewan Pengupahan, unsur buruh dari hasil rakor memberikan tujuh rekomendasi. Diantaranya, menolak rencana kenaikan iuran atau premi BPJS. Menolak revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Meminta pemerintah mencabut peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Kemudian untuk pengupahan, mereka meminta agar penetepan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral berpedoman pada nilai-nilai pancasila. Kemudian juga berpedoman pada undang-undang 1945 dalam berbangsa dan bernegara serta dalam praktik hubungan industrial.

Sementara dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memiliki pandangan berbeda terkait pengupahan. Mereka memilih bersebrangan dengan buruh yang mendukung penerapan PP nomor 78 tahun 2015. Mereka juga mendukung penerapan peraturan menteri tenaga kerja (permenaker) nomor 15 tahun 2018 tentang upah minimum.

Akan tetapi untuk urusan BPJS, pengusaha mengambil sikap yang sama dengan buruh untuk menolak rencana kenaikan iurannya.

Selanjutnya rekomendasi dari unsur akademisi diantaranya meminta agar pemerintah memfasilitasi anggaran untuk mlakukan kajian upah minimum sektoral. Lalu rekomendasi dari unsur pemerintah diantaranya adalah perlu adanya keseimbangan upah antara kabupaten/kota. Hal itu diperlukan agar tdiak terjadi kesenjangan upah sehingga tidak terjadi migrasi investasi ke daerah lain.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi mengatakan, rakor Dewan Pengupahan yang digelar lebih kepada dialog. Sebab, dalam waktu dekat ini akan ada penetapan terkait upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020.

Sesi 1 digelar brainstorming dengan menghadirkan Pak Budi Santoso pakar hukum ketenagakerjaan dari UGM dan Universitas Kebangsaan Malaysia,” katanya.

Ia menjelaskan, sang pakar memberikan paparan mengenai urgensi revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003. Bukan hanya soal materi produk hukumnya tapi juga terkait solusi dan kesejahteraan pekerja.

Dari itu dilanjut dialog dan perumusan rekomendasi,” katanya.

Dalam dialog dan perumusan rekomendasi, baik dari unsur buruh maupun pengusaha sama-sama menyuarakan penolakan terkait rencana kenaikan iuran BPJS.

Jadi lebih kepada penolakan kenaikan BPJS,” ungkapnya.

Ketua Bidang Sosial dan Politik Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Ahmad Saukani mengatakan, dalam setiap kesempatan dan aksinya, buruh menuntut tiga hal. Pertama adalah menolak revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan juga meminta pemerintah untuk mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Sedangkan satu tuntutan lainnya adalah menolak kenaikan iuran BPJS. Bahkan, pihaknya meminta pemerintah mengembalikan pola asuransi BPJS ke jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).

Seluruh aturan itu sangat tak berpihak kepada buruh sehingga kami meresponnya dengan penolakan,” tuturnya.

Dijelaskannya, khusus untuk pengembalian pola asuransi dikarenakan BPJS dinilai sebagai pembengkangan negara terhadap amanat konstitusi. Saat masih dicover jamsostek, perusahaan tak sedikitpun memotong gaji buruh untuk membayar asuransi. Sementara di BPJS, buruh wajib memberikan iurannya meski ditanggung sebagian oleh perusahaan.

Dari dulu memang tidak setuju jamsostek yang diubah menjadi BPJS yang menuai polemik. Dari dulu kan karyawan enggak perlu dipotong gaji. Pengingkaran amanat konstitusi itu, negara melepaskan tanggung jawabnya untuk peduli,” tegasnya. [ars]
 

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds