PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Perppu Tidak Keluar, Dema UIN Jakarta Ancam Kerahkan Massa Lebih Besar

Politik  SELASA, 15 OKTOBER 2019 , 12:13:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Perppu Tidak Keluar, Dema UIN Jakarta Ancam Kerahkan Massa Lebih Besar

Aksi Mahasiswa UIN Jakarta/Net

RMOLBanten. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mendesak Presiden Jokowi segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang KPK.

Dema UIN Jakarta memberi waktu bagi Jokowi mengeluarkan Perppu KPK sebelum Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

Demikian disampakikan Wakil Presiden Dema UIN Jakarta Riski Ari Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/10).

Rizki mengatakan, mahasiswa akan kembali unjuk rasa dengan mendorong massa yang lebih besar agar Presiden mengeluarkan Perppu tentang KPK sebelum aturan habis waktu batas akhir revisi UU KPK oleh DPR dan Pelantikan Presiden Joko Widodo periode kedua.

"Kalau Presiden Jokowi dilantik kembali sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober belum juga mengeluarkan Perppu tentang KPK, secara otomatis hasil revisian UU KPK oleh DPR sah jadi UU. Karena itu, mahasiswa harus turun kejalan mendorong Presiden dengan jumlah massa yang lebih besar guna menyelamatkan semangat Reformasi," ucap Riski.

Kata Riski, tidak ada alasan bagi Presiden Jokowi untuk menunda terbitnya Perppu KPK. Pasalnya, revisi UU KPK oleh DPR cacat prosedural dan substansi.

"Revisi UU KPK oleh DPR ini kan sudah cacat.  Prosesnya dibuat dengan suasana tertutup, tergesa-gesa, dan tanpa melibatkan KPK sebagai stakeholder utama yang diatur dalam UU, bahkan revisi UU KPK tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Harusnya tidak ada alasan lagi bagi Presiden takut mengeluarkan Perppu",-Kata Riski

Lanjut Riski, keluarnya hasil survei LSI, yang hampir 76,3 persen publik ingin Jokowi menerbitkan perppu, menunjukkan bahwa Sebanyak 70,9 persen publik menilai UU KPK yang baru melemahkan KPK.

"Harusnya ini menjadi masukan untuk Presiden," katanya.

Presiden tidak perlu khawatir ancaman dari dalam, Presiden justru harus memperhitungkan reaksi rakyat mulai mahasiswa aktivis dan elemen sipil yang mulai bergelombang dan tak surut berunjuk rasa turun ke jalan,

"Gerakan dengan tagline #ReformasiDikorupsi ini kan terus mengembang dan menjadi besar di sejumlah daerah, dan juga terkonsentrasi di depan Gedung DPR/MPR. Bahkan sudah memakan korban. Presiden harusnya melihat reaksi tersebut, " tutup Riski. [ars]
    




Komentar Pembaca
Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 13:25:00

Sandiaga Uno Usai Upacara Senja

Sandiaga Uno Usai Upacara Senja

RABU, 16 OKTOBER 2019 , 21:18:00

Gubernur dan Kapolda Sambangi RSUD Pandeglang

Gubernur dan Kapolda Sambangi RSUD Pandeglang

KAMIS, 10 OKTOBER 2019 , 17:04:00

The ads will close in 10 Seconds