Gagal Bangun Ekonomi, 7 Wejangan PKS Buat Jokowi Di Periode Kedua

Politik  JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:47:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Gagal Bangun Ekonomi, 7 Wejangan PKS Buat Jokowi Di Periode Kedua

Mardani Ali Sera/Net

RMOLBanten. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta penerapan janji Revolusi Mental dan pekerjaan besar yang tidak tercapai harus di tuntaskan di tuntaskan di periode ke II Presiden Jokowi.

Janji utama Jokowi salah satunya, adalah akan merealisasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 7 persen, selama 5 tahun kepemimpinan Jokowi target tersebut gagal.

Demikian disampaikan JKetua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan Jokowi jelang pelantikannyasebagai presiden di periode keduanya.

Ada beberapa pointer wejangan konstruktif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen.

Mardani mengusulkan Jokowi serius mereformasi struktural pada 3 bidang utama.

Pertama, penataan dan pembenahan insitusi perpajakan hingga rasio pajak kita menyentuh angka 14 persen.
Kedua, konsolidasi regulasi pusat hingga daerah dan diikuti dengAn penegakan hukum yang tegas.

Ketiga, insentif untuk riset dan pengembangan produk. Semua hal ini perlu didukung dengan peningkatan kekuatan tata laksana institusi kita.

Keempat, ekonomi global. Mardani meminta pemerintahan Jokowi memperhatikan kondisi perekonomian global yang saat ini mengalami ketidakpastian karena perang dagang antara dua raksasa US vs Tiongkok

"Kondisi global yang tidak pasti menjadi tantangan lainnya. Ketidakpastian ekonomi global ditambah perang dagang Cina-Eropa menurunkan peluang memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Mardani.

Kelima, trend deindustrialisasi yang terus berjalan menjauhkan Indonesia dari higher middle income country.

Keenam, regulasi. :Banyaknya regulasi menjauhkan kita untuk mencapai ease of doing bussiness dan ini membuat Indonesia kian tertinggal dari negara Asean lainnya, ini harus jadi perhatian penting pemerintahan Jokowin periode ke II,” ujarnya

Ketujuh, kurangnya konsolidasi modal dalam negeri dan tingkat kedalaman inklusi keuangan kita yang rendah, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintaha Jokowi.

"Dengan bank ability yang masih blm mengcover seluruh penduduk, membuat Indonesia masih bergantung pada investasi dan aliran modal dari luar,” tandas Mardani.

Mardani berharap semua cacatan kritis konstruktif itu menjadi masukan untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kedepannya.

"Semoga semua catatan tersebut dapat diperbaiki. Mari kita doakan bersama agar proses pelantikan dapat berjalan dengan lancar dan keduanya mampu membawa negeri ini jauh lebih baik ke depan,” pungkasnya.[dzk] 

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds