Jelang Periode Kedua, Korupsi Jadi Rapor Merah Jokowi

Politik  SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 02:28:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Jelang Periode Kedua, Korupsi Jadi Rapor Merah Jokowi

Jokowi dan Prabowo/Net

RMOLBanten. Satu hal krusial yang harus dievaluasi Presiden Joko Widodo sebelum mengakhiri jabatannya di periode pertama dan melenggang di periode kedua bersama dengan KH Maruf Amin.

Persoalan krusial ituadalah masalah korupsi. Di pemerintahan 2014-2019, Jokowi bahkan diganjar rapor merah.

Begitu kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun.

Periode pertama, kata Badrun, banyak menteri Jokowi berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Lebih dari 61 persen dalam masa pemerintahannya, koruptor justru berasal dari elite politik dan elite birokrasi di masa pemerintahannya. Sejumlah menterinya tersangkut kasus korupsi. Yang terbaru, menjerat Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi," ujanya dalam keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/10).

Diperburuk dengan sikap pemerintah soal revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap melemahkan.

Desakan publik yang meminta penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bahkan tak kunjung dieksekusi presiden.

Catatan lain yang disoroti Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS) ini, setidaknya ada 5 hal yang diganjar rapor merah, yakni politik gaduh, suburnya politik SARA, buruknya kebebasan sipil, kekerasan negara pada warga negara dan sebaliknya, dan terakhir kerusuhan sosial.

Soal politik, kata dia, kegaduhan terus terjadi sejka awal parlemen yang dulu terbelah dan terbentuk Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Seiring berjalannnya waktu juga terjadi konflik antarmenteri.

Situasi itu, jelasnya, menunjukkan Jokowi gagap hingga mengalami kesulitan dalam mengelola kekuatan politik saat itu.

"Sebelum kepemimpinannya berakhir, Jokowi masih sempat membuat gaduh terkait Undang-Undang yang justru melemahkan KPK," tandasnya. [dzk]


Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds