Tak Masuk KUA PPAS 2020, Penyertaan Modal Bank Banten Terancam Gagal

Ekbis  SENIN, 28 OKTOBER 2019 , 01:35:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Tak Masuk KUA PPAS 2020, Penyertaan Modal Bank Banten Terancam Gagal

Raker Bank Banten 2019/Net

RMOLBanten. Penyertaan modal Bank Banten, tidak masuk dalam kebijakan umum anggaran plafon dan  prioritas sementara (KUA PPAS) pada APBD tahun 2020.

Dampaknya, suntikan dana segar untuk bank tersebut terancam gagal.

Diketahui, tak masuknya penyertaan modal Bank Banten pada KUA PPAS 2020 telah diungkapkan Pemprov Banten saat menyampaikan nota pengantar APBD 2020.
   
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yang membacakan nota pengantar mengungkapkan, walau tak masuk KUA PPAS namun pemprov berharap Bank Banten tetap bisa diakomodasi. Pemprov mengusulkan adanya tambahan modal senilai Rp 175 miliar.

Ketua DPRD Banten Andra Soni, Minggu (26/10) mengatakan, pihaknya masih melakukan pembahasan APBD 2020 dengan segala usulan yang masuk, termasuk tambahan penyertaan modal Bank Banten.

Setiap pembahasan dokumen keuangan yang dilakukan DPRD Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020.

"Kita pengacu pada Permendagri 33. Kita ikuti, kita taat dengan itu. DPRD prinsipnya mengikuti mekanisme pembahasan anggaran,” katanya.

Ia  menjelaskan, salah satu penyusunan APBD dituntut konsisten. Tahapan penyusunan APBD mesti berjenjang, dimulai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), KUA PPAS dan terakhir ditetapkan menjadi APBD. Adapun usulan tambahan penyertaan modal Bank Banten tak masuk pada tahap KUA PPAS.

"Sedangkan kami ditugaskan berdasarkan Permendagri 33 kan harus konsisten, mulai dari tahapan RKPD, KUAPPAS dan sampai dengan APBD. Itu saja, kami harus konsisten di situ,” katanya.

Pertimbangan lain adanya kemungkinan tambahan modal Bank Banten tak diakomodasi adalah alokasi serupa yang tak terserap pada tahun anggaran 2019.

"Sebelumnya (APBD 2019) sudah oke Rp 131 miliar, sudah dieksekusi belum? Nah itu saja kita,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan Andra, selain melalui penyertaan modal, upaya penyehatan Bank Banten bisa dilakukan dengan cara menjadinnya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mandiri.

Statusnya tak lagi sebagai anak perusahaan PT Banten Global Development (BGD).

Terlebih, kata dia, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengalihan saham Bank Banten dan Penetapan Bank Banten sebagai BUMD Provinsi Banten, sudah tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2019.

Dalam dokumen itu, raperda tersebut menjadi usul gubernur. Oleh karenannya, DPRD meminta agar pemprov bisa segera mengusulkan raperda itu secara resmi.

"Sudah masuk di propemperda 2019 sebagai usul gubernur, namun sampai saat ini DPRD belum menerima dokumen usulan tersebut. Kami berharap gubernur dapat menyegerakan dokumen itu agar bisa ditindaklanjuti pembahasannya oleh DPRD,” ujar Andra.

Ia meyakini, dijadikannya Bank Banten sebagai BUMD tersendiri akan memberikan dampak positif. Perbankan plat merah akan lebih leluasa dalam mengembangkan dirinya.

"Kami tetap berharap pemerintah dan DPRD dapat menyelesaikannya pada 2019. Ini karena memang sudah masuk propemperda 2019,” papar wakil rakyat asal Kota Tangerang ini.

Andra menegaskan, pada dasarnya APBD 2020 masih dalam tahap pembahasan dan segala dinamikanya. Proses pembahasan hingga penetapan ditargetkan sudah bisa dilakukan pada akhir November.

"Baru ekspose kemudian baru rapat koordinasi di komisi-komisi. Nanti (setelahnya dibahas) di Badan Anggaran. Kita masih punya waktu sampai tanggal 30 (November), masih satu bulan lagi. Masih banyak wkatu lah. Ini kan urusan rakyat mesti benar-benar dimaksimalkan,” ujarnya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Banten Mahdani mengatakan, penyertaan modal Bank Banten untuk saat ini masih menjadi perhatian pemprov. Meski demikian, alokasi penyertaan modal tidak bisa diserap begitu saja.

Sebab, dana segar itu akan dijadikan stimulus untuk memerlancar kerja sama penyertaan modal bersama pihak ketiga. Saat ini, pemprov sedang intens berkomunikasi dengan Bank Mega.

"Saat ini yang memang lagi intens kan Bank Mega, walaupun calon-calon yang lain ada. Sekarang masih dibahas, sedang dimatangkan,” ungkapnya.

Ia menuturkan, jika alokasi penyertaan modal pada tahun anggaran 2019 dan 2020 terserap maka pemprov sudah bisa menuntaskan amanat Perda Nomor 5 Tahun 2013.

"Sesuai perda kita kan sudah habis. Sesuai perda nomor 5 itu, sisanya sekitar Rp300 miliar lagi,” katanya.

Disinggung apakah pemprov akan kembali mengucurkan penyertaan modal jika kerja sama sudah terjalin dan amanat perda sudah tuntas, Mahdani membantahnya.

"Enggak boleh lebih dari itu dulu karena harus menyusun perda penyertaan modal lagi,” tuturnya.

Diketahui, penyertaan modal Bank Banten sudah dua kali dialokasikan namun tak terserap. Sebelum di APBD dengan nilai Rp 131 miliar, dana serupa telah dianggarkan pada pada Perubahan APBD 2018 sebesar Rp 175 miliar.

Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2013, Pemprov Banten diamanatkan untuk memberikan penyertaan modal kepada Bank Banten melalui PT BGD senilai Rp 950 miliar. [obi]
 

Komentar Pembaca
Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 13:25:00

Sandiaga Uno Usai Upacara Senja

Sandiaga Uno Usai Upacara Senja

RABU, 16 OKTOBER 2019 , 21:18:00

Gubernur dan Kapolda Sambangi RSUD Pandeglang

Gubernur dan Kapolda Sambangi RSUD Pandeglang

KAMIS, 10 OKTOBER 2019 , 17:04:00

The ads will close in 10 Seconds