Pemprov Klaim Pengangguran Tinggi Akibat Pendatang

Pemprov Banten  RABU, 06 NOVEMBER 2019 , 22:21:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Pemprov  Klaim Pengangguran Tinggi Akibat Pendatang

Ilustrasi/NET

RMOLBANTEN. Mendapatkan predikat terbanyak jumlah penganggurannya, tak membuat Pemprov Banten kehilangan akal. Para pendatang dari berbagai luar provinsi diklaimnya penyebab utama kondisi sosial di tanah jawara ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi mengungkapkan, terdapat sejumlah penyebab yang mengakibatkan angka pengangguran menjadi tinggi. Salah satunya banyak kawasan industri yang memancing warga luar untuk mencari pekerjaan.

"Kalau melihat dari survei BPS jelas terkait dengan karena Banten ini tempat calon tenaga kerja untuk mengadu nasib," kata Hamidi, saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Rabu (6/11).

Ia menjelaskan, terdapat dua gelombang membludaknya serbuan pendatang luar daerah ke Banten. Pertama, pasca lebaran dan kedua setelah tahapan kelulusan semua tingkat pendidikan. Jumlah pendatang yang masuk di dua gelombang itu bisa mencapai 7 hingga 10 persen dari jumlah penganggur.

"Adanya pelonjakan pencari kerja. Jadi banyaknya urbanisasi dari luar Banten itu mencari pekerjaan. Belum tentu semua itu terserap kan, menumpuk sehingga menjadi  disangka pengangguran," terangnya.

Dari data yang dimiliki, para pendatang nyatanya mampu lebih dominan menyerap lapangan kerja. Dari total jiwa yang kini bekerja, 70 persennya merupakan warga luar Banten.

"Sekarang data yang kita lihat 1,5 juta lebih orang yang bekerja, kalau data BPS 1,6 juta lebih. Itu 70 persen dari luar Banten yang saat ini bekerja di Banten di sektor formal. Hampir seluruh (daerah asal pendatang) kalau di Banten, dari Jawa yang jelas itu, Jawa Timur dan Jawa Tengah," paparnya.

Disinggung apakah ada upaya agar warga lokal bisa lebih diutamakan agar bisa terserap lapangan kerja, Al Hamidi mengaku Pemprov Banten sudah melakukannya.

Hal itu ditandai dengan ditertibkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2019. Dari produk hukum daerah itu perusahaan diwajibkan melapor ke pemerintah daerah jika ada lowongan kerja. Akan tetapi diakuinya, upaya itu juga belum efektif mengurangi angka pengangguran.

"Maksudnya supaya mengatur. Seandainya harus ada jatah 70 orang Banten, 30 persen orang luar kan tidak diatur juga dalam undang-undang, bahkan melanggar undanh-undang dasar yang sepeti itu. Sepanjang undang-undang tidak melarang orang bekerja dimana saja itu agak sulit," terang dia.

Dijelaskan Al Hamidi, tak optimalnya serapan tenaga kerja lokal Banten dikarenakan kejuruan sekolah tingkat atas belum sesuai dengan kebutuhan industri.

"Sebanyak 740 SMK di Banten kebanyakan (jurusan) bisnis perkantoran, kan itu mau ditempatkan dimana. Kalau misal kejuruan perkantoran dia mau ngantor dimana. Kalau bisnis, berbisnis dimana sehingga ada beberapa kejuruan yang tidak dapat ditampung. Yang jelas soal kejuruannya," ujarnya.

Ketika disinggung lagi soal percaloan tenaga kerja, pria berkumis tebal itu tak menampik juga memengaruhi angka pengangguran. Praktik itu juga yang menjadi penyebab kurang terserapnya tenaga kerja Banten dibanding luar daerah.

"Kalau untuk sementara tapi bisa saya pastikan. Hasil kita turun ke lapangan jadi ini salah satu faktor penyebabnya juga adalah percaloan. Jadi untuk masuk ke perusahaan itu dimintai duit. Kalau rata-rata di atas Rp 5 juta lah ya. Itu pidana kalau memang terjadi jadi ranahnya sudah kejahatan," katanya.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya saat ini sedang me-review atau mengulas aspek metodologi  survei yang dilakukan oleh BPS.

Menurutnya, angka pengangguran erat kaitannya dengan angka kemiskinan. Dimana pengangguran bisa menimbulkan kemiskinan karena tak bekerja berarti tak memiliki penghasilan. Sementara, angka kemiskinan di Banten terus mengalami penurunan.

"Logikanya berpikir kerangka itu adalah bahwa pengangguran yang tinggi identik dengan kemiskinan yang tinggi. Dari pengangguran yang tinggi maka orang tidak punya penghasilan itu logikanya. Tapi faktanya kemiskinan menurun di Banten," tuturnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Banten, Anda Suhanda mempertanyakan kebijakan dan peran serta pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan bagi usia produksi dan memasuki dunia kerja. Pasalnya, terdapat ribuan industri, akan tetapi pengangguran di Banten sangat tinggi.

"Harus duduk bersama, dicarikan solusinya, kenapa industri dikita banyak, tapi pengangguran di Banten nomor satu terbanyak di Indonesia," tandasnya. [ars]


Komentar Pembaca
Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 13:25:00

Sandiaga Uno Usai Upacara Senja

Sandiaga Uno Usai Upacara Senja

RABU, 16 OKTOBER 2019 , 21:18:00

Gubernur dan Kapolda Sambangi RSUD Pandeglang

Gubernur dan Kapolda Sambangi RSUD Pandeglang

KAMIS, 10 OKTOBER 2019 , 17:04:00

The ads will close in 10 Seconds