Aksi Saling Coret Dewan Dan Eksekutif Di Pleno RAPBD Banten 2020

Pemprov Banten  KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 03:02:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Aksi Saling Coret  Dewan Dan Eksekutif Di Pleno RAPBD Banten 2020

Ilustrasi/Net

RMOLBANTEN. Rapat pleno finalisasi RAPBD Banten tahun 2020 antara badan anggaran (Banggar) dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang berlangsung (Rabu, 6/11) berlangsung alot dan terjadi aksi saling kritik dan coret program antara kedua belah pihak.
 
Rapat pleno yang berlangsung dari pukul 17. 00 sampai dengan 20. 30 WIB (dijeda sholat maghrib selama kurang lebih 30 menit) di Pendopo Gubernur Banten Lama Jalan Brigjen KH Syamun (Musium Negeri), nampak ramai dan gaduh dan belum menghasilkan keputusan.
 
Banggar dan TAPD satu sama lain, saling memberikan argumennya masing-masing. Banggar menghendaki agar nota komisi yang disampaikan itu dimasukan ke program kerja kegiatan tahun 2020, sedangkan TAPD menganggap kurang tepat dan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 
Begitupun dengan Banggar, menilai program kegiatan yang dibuat oleh eksekutif dianggap kurang mengena, dengan alasan usulan yang disampaikan dalam nota komisi sudah dianggap mewakili dari aspirasi masyarakat.
 
Informasi dihimpun Kantor RMOLBanten, sesuai dengan struktur RAPBD Provinsi Banten tahun 2020 terjadi perubahan besaran anggaran atau angka nominal pada saat Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon dan Priortas Anggaran Sementara yang dilakukan pada tanggal 30 Juli 2019 (Raperda APBD 2020 tanggal 14 Agustus 2019), dengan Draft Raperda setelah nota komisi per tanggal 4 November 2019.
 
Seperti pendapatan yang semula Rp 12,428 triliun menjadi Rp 12,609 triliun atau bertambah Rp 180,717 miliar, pendapatan asli daerah (PAD) semula Rp 7,931 triliun menjadi Rp 8,154 triliun atau naik Rp 222,967 miliar.
  
Selanjutnya, dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dari Rp 711,779 miliar menjadi Rp 510,061 miliar atau berkurang Rp 201,718 miliar, dana alokasi umum dari Rp 1,197 triliun menjadi Rp 1,159 triliun atau berkurang Rp 37,701 miliar.
 
Pada pos belanja daerah (belanja tidak langsung/BTL) belanja pegawai dari Rp 2,488 triliun menjadi Rp 2,453 triliun atau berkurang Rp 35,230 miliar, belanja hibah dari Rp 2,488 triliun menjadi Rp 2,453 triliun atau bertambah Rp 135,646 miliar.
 
Belanja bantuan sosial (Bansos) dari Rp 105,979 miliar menjadi Rp 80,979 miliar atau berkurang Rp 25 miliar, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa dan partai politik dari Rp 432,693 miliar menjadi Rp 541,479 miliar atau naik Rp 108,786 miliar, dan belanja tidak terduga dari Rp 65 miliar menjadi Rp 45 miliar atau berkurang Rp 20 miliar. [obi]
 

Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds