RAPBD BANTEN 2020

Ketua TPAD: Namanya Rapat Wajar Jika Belum Sepakat

Pemprov Banten  KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 04:17:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Ketua TPAD: Namanya Rapat Wajar Jika Belum Sepakat

Ketua TPAD Banten Al Muktabar/Net

RMOLBANTEN. Ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Al Muktabar, memandang wajar belum ada kesepakatan antara dewan dan pihaknya (eksekutif).

Diketahui Rabu sore (6/11) dilaksanakan rapat pleno finalisasi RAPBD Banten tahun 2020 antara badan anggaran (Banggar) dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) di Pendopo Gubernur Banten Lama, Rabu (6/11).

Rapat pleno sendiri berlangsung dari pukul 17. 00 sampai dengan 20. 30 WIB (dijeda sholat maghrib selama kurang lebih 30 menit) belum menyepkati apa-apa.
 
"Hari ini (kemarin), kita tentu menerima undangan dari Banggar yang difasilitasi oleh pimpinan, melakukan pembahasan lanjutan, sebelumnya apa yang disebut dengan nota komisi. Jadi ujungnya adalah TAPD dan komisi. Hari ini,  mereview apa-apa yang disampaikan oleh komisi," katanya.

"Arena ini adalah Banggar. Kita terima kasih, harmoni terjadi dengan baik dan tidak ada yang aneh-aneh, semuanya sesuai pada konstruksi peraturan perundang-undangan.kita secara terbuka pembahasannya," sambungnya.
   
Disinggung mengenai, adanya saling coret anggaran, Muktabar mengakui, apa yang diminta oleh Banggar akan dijalani sepanjang sesuai dengan ketentuan.

"Sebenarnya saya melihat tidak dalam konten duplikasi, lebih kepada output, outcam, sasaran dan sebagainya. Walaupun ada yang dekat seperti itu, bentuknya saling mengisi, apa yang diinginkan oleh TAPD dan DPRD. Jadi saling mengisi," katanya.

"Itu silahkan (pengurangan) dan kita patuh apa yang jadi kewenangan dan hak DPRD. Maka koreksi kita lakukan dan review. Karena pada dasarnya yang pemerintahan daerah itu gubernur dan DPRD, dan kita selaku ASN harus patuh akan hal itu. Secara umum nota dinas terespon semua, soal volume itu penyesuaian kutub TAPD dan nota komisi," tambahnya.
 
Ditanya mengenai sasaran kerja program pada tahun 2020 lanjut Muktabar, masih sama seperti tahun sebelumnya, yang telah tercantum dalam  RPJMD 2017-2022.
 
"Pada 2020, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, reformasi birokrasi, kemudian penanggulangan kemiskiann dan pengangguran dalam perspektif ekonomi. Rentan timeline politiknya 5 tahun. Tahapan-tahapan sesuai dengan voleme dan yang sudah terukur," pungkasnya. [obi]

Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds