Penilaian KI, Pemkot Cilegon Tertutup Soal Informasi Badan Publik

Daerah  KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 19:44:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Penilaian KI, Pemkot Cilegon Tertutup Soal Informasi Badan Publik

Penilaian KIP Banten/RUS

RMOLBANTEN. Pemkot Cilegon mendapatkan penilian terendah atau paling buncit pada tahun 2019 di antara kabupaten/kota se Banten, dari Komisi Informasi (KI) terkait dengan keterbukaan informasi badan publik.

Sedangkan, Kota Tangsel menempati urutan teratas. Daerah yang dipimpin oleh Walikota Airin Rachmy Diani dan wakilnya, Benyamin Davnie ini dinilai sebagai daerah paling aktif mengimplementasikan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil tersebut diumumkan dalam ekspose hasil monev keterbukaan informasi badan publik di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (7/11).

Penetapan itu tertuang dalam surat keputusan (SK) KI Provinsi Banten nomor 096/SK-BP/KIBANTEN/XI/2019. Ada empat kategori pemberian pemeringkatan hasil monev. Pertama adalah kategori badan publik pemerintah kabupaten/kota.

Pemkot Tangsel menempati urutan pertama dengan nilai 96,88 dan kualifikasi informatif. Peringkat kedua Pemkot Tangerang dengan nilai 92,75, kualifikasi informatif. Ketiga Pemkot Serang dengan nilai 92,50, kualifikasi informatif. Keempat Pemkab Serang dengan nilai 91,75, kualifikasi informatif.

Kemudian peringkat kelima ada Pemkab Pandeglang dengan nilai 91,13, kualifikasi informatif. Keenam, Pemkab Lebak dengan nilai 90,54, kualifikasi informatif. Ketujuh, Pemkab Tangerang dengan nilai 82,92, kualifikasi menuju informatif. Terakhir, Pemkot Cilegon dengan nilai 60,34, kualifikasi cukup informatif.

Selanjutnya untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten. Peringkat pertama diraih Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan nilai 94,95, kualifikasi informatif. Kedua, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) dengan nilai 92,26, kualifikasi informatif. Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dengan nilai 90,53, kualifikasi informatif.

Keempat ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) dengan nilai 80,16, kualifikasi menuju informatif. Kelima, Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) dengan nilai 72,26, kualifikasi cukup informatif. Keenam, Biro Pemerintahan dengan nilai 72,10, kualifikasi cukup informatif.

Ketujuh, Biro Administrasi Pembangunan dengan nilai 68,79, kualifikasi cukup informatif. Kedelapan, Dinas Kesehatan dengan nilai 66,41, kualifikasi cukup informatif. Kesembilan Badan Penghubung Daerah dengan nilai 66,06, kualifikasi cukup informatif. Kesepuluh, Dinas Pertanian dengan nilai 60,53, kualifikasi cukup informatif.

Sedangkan untuk kategori instansi vertikal, lembaga non struktural di Banten peringkat pertama disabet Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten dengan nilai 95,20, kualifikasi informatif. Kedua, KPU Banten dengan nilai 93,08, kualifikasi informatif. Ketiga, Badan Pusat Statistik (BPS) Banten dengan nilai 87,87, kualifikasi menuju informatif. Keempat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten dengan nilai 75,13, kualifikasi cukup informatif. Kelima, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) dengan nilai 62,07, kualifikasi cukup informatif.

Untuk tahun ini, KI Banten menambah satu kategori lagi dalam penilaiannya yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk posisi tertinggi diraih oleh PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang dengan nilai 76,50, kualifikasi cukup informatif. Kedua, PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dengan nilai 63,74, kualifikasi cukup informatif. Terakhir, diposisi ketiga ada PDAM Kabupaten Lebak dengan nilai 61,36, kualifikasi cukup informatif.

Ketua KI Banten Hilman mengatakan, monev keterbukaan informasi badan publik adalah agenda rutin tahunan. Kegiatan itu dilakukan untuk memberikan dan mengetahui tanggung jawab badan publik serta implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

"Selain itu juga untuk memberikan apresiasi kepada badan publik," ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah tahapan yang dilakukan sebelum melakukan penilaian. Pertama, pihaknya terlebih dahulu menyebar self assessment questonnaire (SAQ) yang akan dilakukan monev. Setelahnya, KI memantau performa masing-masing badan publik.

"Setelah pantau webiste badan publik yang bersangkutan kita lakukan visitasi secara faktual, kemudian kami adakan penilaian," katanya.

Untuk pemeringkatan, kata dia, pihaknya mengacu pada Peraturan KI Nomor 5 Tahun 2015. Terdapat lima kualifikasi yang diberikan dari hasil monev. Rinciannya, kualifikasi informatif dengan nilai 90 hingga 100, menuju informatif 80 hingga 89,9 dan cukup informatif 60 hingga 79,9. Selanjutnya kualifikasi kurang informatif 40 hingga 59,9 serta tidak informartif dengan nilai di bawah 39,9.

"Untuk mencapai informatif perlu kerja sama semua pemangku kebijakan di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal dan BUMD," ungkapnya.

Diakui Hilman, pihaknya merasa bangga sudah banyak peningkatan yang ditunjukan badan publik dalam keterbukaan informasi publik. Hal itu dapat dilihat telah dibentuknya pejabat pengelola informasi daerah (PPID) pada badan publik dengan berbagai inovasinya. Untuk pemeringkatan tahun depan, KI akan menambah kategori penilaian yang terdiri atas  perguruan tinggi, partai politik dan ormas se-Provinsi Banten.

"Ini guna meningkatkan peran serta hingga menciptakan keterbukaan informasi ke masyarakat," tuturnya.

Komisioner KI pusat Arif Adi Kuswardono berharap, pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik tidak dijadikan sebuah kontestasi. Sebab kegiatan itu ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

"Jangan dilihat posisinya (hasil pemeringkatan) tetapi pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan harus bersih. Tidak susah kalau ada good will dari para petingginya," ujarnya.

Sementara itu, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, memang sudah selayaknya informasi bisa dikelola dengan baik. Sebab, informasi bisa saja berkontribusi negatif jika tak dikelola dengan optimal. Oleh karena, kearifan pengelolaan informasi menjadi hal yang penting agar informasi bisa bermakna positif.

"Kita sedang mengambil langkah-langkah untuk dalam rangka fasilitasi keterbukaan informasi dan memanfaatkan informasi itu. Tentu juga agar penyelenggaraan tata kelola informasi bisa terawasi oleh publik," pungkasnya. [ars]


Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds