Jadi Sorotan Kemendagri, Tukin ASN Pemprov Banten Bakal Dikurangi

Daerah  SELASA, 12 NOVEMBER 2019 , 21:24:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Jadi Sorotan Kemendagri, Tukin ASN Pemprov Banten Bakal Dikurangi

Ilustrasi: Net

RMOLBANTEN. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menkaji Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 2 tahun 2019 tentang Standar Tarif Tambahan Pengasilan atau Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS Pemprov Banten.
 
Pasalnya, besaran Tukin yang diterima oleh pegawai sepanjang tahun 2019  tersebut dianggap terlalu besar. Karena itu, di tahun 2020 mendatang, pemprov diimbau untuk tidak mengalokasikan besaran yang sama.
 
Informasi dihimpun, pihak Kemendagri meminta agar ada penghematan atau efisiensi anggaran untuk Tukin Pemprov Banten antara 20 - 30 persen.

Dengan pengurangan tersebut maka, akan ada dana tambahan mencapai seratus miliar lebih, untuk membiayai pembangunan daerah.
 
Diketahui, selama tahun 2019 untuk besaran Tukin pegawai Pemprov Banten sesuai dengan Pergub Nomor 2 tahun 2019 dilihat dari jabatan, golongan dan beban kerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
 
Besaranya sendiri mulai dari Rp 76 juta per bulan sampai dengan Rp 3,5 juta. Tukin tersebut diberikan setelah para aparatur menerima gaji pokok dan honor lainnya.
  
Sekda Banten yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Al Muktabar,  membenarkan saat ini pemerintah pusat tengah melakukan kajian terhadap besaran Tukin yang diterima oleh aparatur sipil negara (ASN) pemprov.

"Bahwa sekarang Tukin di review oleh Kemendagri, tapi kita akan menganut dasarnya fiskal daerah. Karena ada kelausulnya. Itu nanti yang akan kita sampaikan. Karena ada skema ada aturan dari Kemendagri," katanya, Selasa (12/11).
 
Ia menjelaskan, penerimaan Tukin bagi ASN pemprov sesuai dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) selama satu bulan penuh diluar gaji, dan dinilai atau disetujui secara berjenjang.
 
"Tukin itu sesuai dengan SKP. Basis penetapan itu adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah apa yang disebut fiskal keuangan daerah," imbuhnya.
 
Lebih lanjut, kata Al Muktabar, penetapan besaran tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebelumnya telah dikonsultasikan kepada pemerintah pusat.

Akan tetapi jika kedepan diminta untuk dilakukan pengurangan, maka pemprov siap menjalankan apa yang diminta oleh Kemendagri.
  
"Sampai parameter, ring (kelas jabatan) yang ada daerah mengatur sesuai dengan kamampuan daerah. Kemampuan keuangan daerah Banten, fiskalnya mandiri, sudah mendekati 60 persen, dibanding dengan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khsusu (DAK), dan dana perimbangan. Pendapatan kita kan lebih tinggi, kalau daerah lain kan lebih dominan dari DAU, DAK dan dana perimbangan," ujarnya.
 
Meski demikian, pemprov akan tetap menyampaikan kepada pemerintah pusat, jika dasar besaran Tukin tersebut adalah fiskal daerah yang sudah sangat baik.
 
"Jika dalam evaluasi Kemendagri, harus ada pengurangan pemprov harus patuh, tapi yang kita angkat adalah tentang kemampuan keuangan daerah.  Belanja pegawai kurang lebih 20 persen, dan itu masih bagus, dibandingkan daerah lain," tambahnya.
  
Pemprov, kata Al Muktabar, akan menyiasati jika pemerintah pusat tetap saja meminta pemprov melakukan pengurangan anggaran Tukin, pihaknya telah menyiapkan dengan melakukan pengurangan anggaran pada pos belanja pegawai sampai ratusan miliar pada struktur APBD 2020 yang pada tanggal 19 November akan disetujui bersama dengan DPRD Banten.
 
"Antispasi sudah ada, sesuai dengan pagu yang sudah kita tetapkan," imbuhnya.
 
Al Muktabar meminta kepada seluruh aparaturnya untuk menjalankan pola hidup dengan baik, tidak terlalu mengandalkan pada pinjaman atau hutang dari luar guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Saya meyakinkan kepada ASN pemprov bekerja dengan baik, kalau ada bagian seperti itu (pengurangan Tukin) itu merupakan kebijakan makro. Saya sih senang sekali kalau penghasilan pegawai tinggi. Tapi pesan saya berusahalah terhindar dari hutang, agama juga mengamanatkan agar terhindar dari berhutang, jadi berdoalah untuk terhindar dari itu," saranya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo mengaku pada struktur RAPBD tahun 2020 yang telah diplenokan pekan lalu, terjadi pengurangan belanja pegawai.

"Iya ada (pengurangan). Tapi saya akan cek dulu pengurangannya itu karena dari Tukin atau bukan," katanya singkat.

Dalam Pergub Nomor 2 tahun 2019 diatur juga tambahan lain-lainnya atau plus-plus yang dilihat berdasarkan beban kerja penanggungjawab pengelola keuangan dan barang daerah dengan kisaran Rp 1,75 juta sampai Rp 5,25 juta.
 
Berdasarkan pergub tersebut, adapun besaran tukin terdiri atas pejabat eselon I (Sekda) sebesar Rp 76,5 juta. pejabat eselon II/a yaitu asisten daerah Rp 55 juta, staf ahli gubernur Rp 40 juta.

Selanjutnya, Kepala Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan Bapenda Rp 55 juta. Sementara, Kepala OPD lainnya Rp 47 juta.

Berikutnya, eselon II/b yaitu Kepala Biro Hukum, Biro ARTP dan Biro Adpem Rp 40 juta. Kepala Biro lainnya Rp 35 juta. Pejabat Eselon III/a meliputi di Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda Biro Hukum dan Biro Adpem senilai Rp 29 juga hingga Rp 30 juta dan Direktur RSUD Malingping Rp 30 juta.

Sementara Eselon III/a di OPD lainnya senilai Rp 28,5 juga hingga 29,5 juta.

Pejabat eselon III/b sebesar Rp 26 juta. Pejabat eselon IV/a  meliputi Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda, Biro Hukum dan Biro Adpem Rp 20 juta dan OPD lainnya Rp 19 juta. Kepala Sekolah dan eselon IV/b lainnya Rp 14 juta. Pejabat eselon IV/b (Kasubag TU sekolah) Rp 13,5 juta.

Jabatan pelaksana umum golongan IV/d Rp 9,5 juta, golongan IV/c Rp 9,250 juta, golongan IV/b  menjadi Rp 9 juta, golongan IV/a Rp 8,750 juta. Golongan III/d Rp 8,50 juta, golongan III/c Rp 8,25 juta, golongan III/b Rp 8 juta dan golongan III/a Rp 7,9 juta.

Kelas jabatan 6 pelaksana golongan IV Rp 7,7 juta, golongan III Rp 7,5 juta dan golongan II Rp 7,25 juta. Kelas jabatan 5 golongan IV Rp 7,15 juta golongan III Rp 7 juta dan golongan II Rp 6,75 juta. Kelas jabatan 4 pelaksana golongan Iic/Iid Rp 6,5 juta dan golongan Iia/Iib Rp 6,25 juta.

Kelas jabatan 3 pelaksana golongan Iic/Iid Rp 6 juta dan golongan Iia/Iib Rp 5,75 juta. Kelas jabatan 2 pelaksana Rp 5,25 juta dan kelas jabatan 1 pelaksana Rp 5 juta.

Selanjutnya untuk jabatan fungsional auditor, pengawas penyelangga urusan pemerintah di daerah (P2UPD), audiwan dan widyaiswara terbagi dalam empat jenis. Kelas jabatan 13 Rp 24 juta, kelas jabatan 11 Rp 21 juta, kelas jabatan 9 Rp 19 juta dan kelas jabatan 9 Rp 17 juta.

Pengadaan barang dan jasa kelas jabatan 11 Rp 24 juta, kelas jabatan 9 Rp 19 juta dan kelas jabatan  8 Rp 16 juta. Guru kelas jabatan 13 Rp 3,5 juta, kelas jabatan 11 Rp 3 juta, kelas jabatan 9 Rp 2,75 juta dan kelas jabatan 8 Rp 2,5 juta. Pengawas sekolah kelas jabatan 13 Rp 11 juta, kelas jabatan 11 Rp 10 juta, kelas jabatan 9 Rp 9 juta dan kelas jabatan 8 Rp 8,5 juta.

Jabatan fungsional lainnya untuk kelas jabatan 13 Rp 15 juta, kelas jabatan 11 Rp 13 juta dan kelas jabatan 9 Rp 11 juta. Kemudian kelas jabatan 8 Rp 10 juta, kelas jabatan 7 Rp 9 juta, kelas jabatan 6 Rp 7,5 juta serta kelas jabatan 5 Rp 7 juta. [obi]

 

Komentar Pembaca
Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 13:25:00

Sandiaga Uno Usai Upacara Senja

Sandiaga Uno Usai Upacara Senja

RABU, 16 OKTOBER 2019 , 21:18:00

Gubernur dan Kapolda Sambangi RSUD Pandeglang

Gubernur dan Kapolda Sambangi RSUD Pandeglang

KAMIS, 10 OKTOBER 2019 , 17:04:00

The ads will close in 10 Seconds