Besaran Tukin Pegawai Pemprov Tunggu Evaluasi RAPBD 2020

Pemprov Banten  MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 , 20:17:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Besaran Tukin Pegawai Pemprov Tunggu Evaluasi RAPBD 2020

Ilustrasi/Repro

RMOLBANTEN. Pemprov Banten mengaku masih menunggu peraturan lanjutan dari pengaturan kewajaran tunjangan kinerja (Tukin) pegawainya, sehingga formulasi beban kerja dan pengurangannya akan diketahui dengan pasti.
 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAS) Banten, Rina Dewiyanti, mengungkapkan pihaknya belum memastikan berapa besar Tukin pegawai pemprov yang akan dipangkas.
 
"Kita masih menunggu tentang berapa penghitungan Tukin sebenarnya. Sekarang terus terang saja, kabupaten/kota dan provinsi masih menunggu informasi itu." katanya.
 
Diketahui, pada Kamis tanggal 7 November lalu, antara badan anggaran (Banggar) dan TAPD telah menyepakati RAPBD tahun 2020, dan rencananya pada tanggal 19 November akan dilakukan rapat rapripurna kesepakatan RAPBD tersebut antara legislatif dan eksekutif.
   
Dikatakan Rina, setelah kesepakatan persetujuan RAPBD 2020 dilakukan antara DPRD dan Pemprov Banten, maka pihaknya akan segera mengkonsultasikannya ke Kemendagri. Diharapkan, dalam evaluasi dari pemerintah pusat tersebut, akan diketahui, formulasi dan rumusan Tukin.

"Karena ada beberapa hal yang harus kita sepakti. Acuan RAPBD 2020 diatur dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 2020, disitu juga ada aturan Tukinya," ungkapnya.
 
Namun ketika disingung, formulasi atau rencana besaran Tukin yang dirancang dalam RAPBD 2020, Rina mengaku belum dihitung secara pasti. Begitupun dengan angka real Tukin untuk ribuan ASN di Pemprov Banten selama satu tahun penuh tersebut.
 
"Nilai Tukin masih sama dengan sebelumnya (sementara). Kalau untuk berapa besar Tukin dianggarkan selama satu tahun berapa, saya harus melihat untuk pastinya, kalau yang angka-angka itu," ungkapnya.
 
Meski demikian, lanjut Rina yang baru saja menjabat sebagai Kepala BPKAD Banten hasil open bidding atau lelang jabatan ini, pihaknya masih mencari formulasi seperti apa Tukin yang akan diterapkan kepada pegawai pemprov.
 
"Kita sedang mendesain dulu besaran Tukin yang sebenarnya, cuma arahan turun sekian persen, kita belum pasti Karena aturan dari pusat, Tukinya belum pasti, apakah ada penambahan beban karja atau variebel lainnya," paparnya.
 
Nantinya kata dia, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekda Banten, Al Muktabar akan bersama-sama mengharap pihak Kemendagri, seraya menjelaskan dan memaparkan RAPBD 2020 hasil kesekatan bersama antara pemprov dan DPRD.
 
"Tentunya nanti TAPD akan ke Kemendagri seiring dengan evaluasi RAPBD, dan nanti kita akan mendapatkan gambaranya seperti apa, sehingga langkah seperti apa yang diambil oleh pemprov," ujarnya.
 
Besar atau kecil pemangkasan Tukin 2020 lanjut mantan pejabat Kabupaten Lebak, diharapkan tidak berdampak dari etos kerja pada pegawai.
 
"Intinya sebetulnya, bukan efektif atau tidak kecil anggaran, tetapi efektif pelaksana pekerja tidak jalan, menjadi tidak efektif. Artinya harus ada yang terukur sehinga pola-pola terjaga dengan pemberian Tukin yang bisa dibenarkan sesuai aturan yang kita berikan," paparnya.
 
Diberitakan sebelumnya, sebagian besar pegawai Pemprov Banten mengaku resah dengan evaluasi Tukin yang dilakukan oleh Kemendagri. Mereka beralasan, banyak keperluan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membayar cicilan kendaraan roda empat dan rumah.
 
"Saya meyakinkan kepada ASN pemprov bekerja dengan baik, kalau ada bagian seperti itu (pengurangan Tukin) itu merupakan kebijakan makro. Saya sih senang sekali kalau penghasilan pegawai tinggi. Tapi pesan saya berusahalah terhindar dari hutang, agama juga mengamanatkan agar terhindar dari berhutang, jadi berdoalah untuk terhindar dari itu," terang Sekda Banten, Al Muktabar. [dzk]


Komentar Pembaca
Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 13:25:00

Sandiaga Uno Usai Upacara Senja

Sandiaga Uno Usai Upacara Senja

RABU, 16 OKTOBER 2019 , 21:18:00

Gubernur dan Kapolda Sambangi RSUD Pandeglang

Gubernur dan Kapolda Sambangi RSUD Pandeglang

KAMIS, 10 OKTOBER 2019 , 17:04:00

The ads will close in 10 Seconds