Dugaan Suap PUPR, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Cak Imin

Hukum  SELASA, 19 NOVEMBER 2019 , 22:17:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dugaan Suap PUPR, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Cak Imin

Muhaimin Iskandar/Net

RMOLBANTEN. Pemeriksaan terhadap Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin akan dijadwal-ulang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu lantaran Cak Imin tidak memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah.

"Belum ada konfirmasi mengenai alasan ketidakhadirannya. Akan ada penjadwalan ulang, nanti ditunggu saja jadwalnya," ujar Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Sedianya Wakil Ketua DPR RI itu akan diperiksa bersama dua orang anggota DPRD Provinsi Lampung, Hidir Ibrahim dan Khaidir Bujung.

Ketiganya dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Hong Arta John Alfred (HA) dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji pada proyek di Kementerian PUPR tahun 2016.

Hidir dan Khaidir memenuhi panggilan penyidik KPK. Keduanya didalami pengetahuannya terkait pengerjaan proyek di Kementerian PUPR tahun 2016.

"Ada dua saksi yang diperiksa (Hidir dan Khaidir) untuk tersangka HA. Pemeriksaan terkait dengan aliran uang hadiah pengerjaan proyek Kementerian PUPR," kata Yuyuk.

Hong Arta dalam kasus ini, telah berstatus tersangka bersama 11 orang lainnya, yakni Direktur Utama PT WTU, Abdul Khoir; dan sederet Anggota DPR RI periode 2014-2019 yaitu Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, dan Yudi Widiana Adia.

Pihak swasta, Julia Prasetyarini; ibu rumah tangga Dessy A Edwin; Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasionai (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustray; Komisaris PT CMP, So Kok Seng; dan Bupati Halmahera Timur periode 2016-2021, Rudy Erawan.

Hong Artha diduga secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Diduga yang menerima suap dari Hong Artha yaitu Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.

Amran diduga menerima uang sebesar Rp 8 miliar dan Rp 2,6 miliar dari Hong Artha.

Atas perbuatannya tersebut, Hong Arta disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. [dzk]


Video:KompasTV


Komentar Pembaca
Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 13:25:00

Sandiaga Uno Usai Upacara Senja

Sandiaga Uno Usai Upacara Senja

RABU, 16 OKTOBER 2019 , 21:18:00

Gubernur dan Kapolda Sambangi RSUD Pandeglang

Gubernur dan Kapolda Sambangi RSUD Pandeglang

KAMIS, 10 OKTOBER 2019 , 17:04:00

The ads will close in 10 Seconds