21 OPD Pemprov Diguyur Bantuan Puluhan Miliar

Pemprov Banten  RABU, 20 NOVEMBER 2019 , 19:07:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

21 OPD Pemprov Diguyur Bantuan Puluhan Miliar

Penyerahan DIPA dan TKDD 2020/Dok

RMOLBANTEN. Sebanyak 21 organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Banten mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat ditahun 2020.

Tak hanya itu, penyelenggara pemilu dikabupaten/kota termasuk Bawaslu juga mendapatkannya.

Kepastian kucuran dana APBN kepada 21 OPD di Pemprov Banten dan kementerian/lembaga disampaikan secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Keuangan RI Provinsi Banten, Haryana kepada Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) pada acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun 2020 di Pendopo KP3B, Curug Kota Serang, Rabu (20/11).
 
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumi, Sekda Banten Al Muktabar, Bupati Tangerang Zaki Iskandar, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi, Sekda Cilegon Sari Suryati, dan sejumlah pejabat kabupaten/kota serta intansi vertikal.
 
Informasi dihimpun, 21 OPD Pemprov Banten yang mendapatkan dana dari APBN adalah Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Bappeda, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinaskertrans, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Sedangkan, penyelenggara Pemilu yang mendapatkan kucuran dari pusat adalah, KPU Banten, KPU Kabupaten Serang, KPU Kota Cilegon, KPU Kota Serang, Sekretariat Bawaslu Banten.

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) dalam sambutanya menyampaikan keberhasilan yang diraih oleh provinsi, tidak lepas dari keberhasilan kinerja kabupaten/kota, serta peran satuan kerja intansi vertikal.
 
"Pembagian DIPA tahun 2020 ini harus dimaknai juga sebagai media untuk meningkatkan sinergisitas dalam hal perencanaan, kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan dan aparatur serta pengembangan wilayah," katanya.
   
Dikatakan WH, DIPA tahun anggaran 2020 pemerintahan di Provinsi Banten diserahkan kepada 43 kementerian dan lembaga (K/L) yang nilai seluruhnya mencapai Rp 11,96 triliun, serta alokasi TKDD sebesar Rp 16,83 triliun yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Adapun pengunaan anggaran dikatakan WH, harus digunakan untuk meningkatkan kualitas belanja atau spending better bukan spending more.

"Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi pada acara pembagian DIPA tahun anggaran 2020 kepada seluruh gubernur, kementerian dan lembaga di Istana Negara tanggal 14 November telah menekankan agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas belanja," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah pusat meminta pembangunan harus sesuai dengan program prioritas serta didukung oleh birorkrasi yang efisien, melayani dan mampu bekerja secara tim sehingga menghasilkan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi didaerah yang nyata manfaatnya. Dirasakan untuk kesejahteraan rakyat.
 
Lima Program prioritas pembangunan nasional 2020 yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, transformasi ekonomi serta penyederhanaan birokrasi.

"Semua itu sejalan dengan 7 prioritas pembangunan di Provinsi Banten," terangnya.
 
Ketujuh prioritas pembangunan di Provinsi Banten kata WH adalah, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agribisnis, pengembangan sektor pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan dan UMKM, pembangunan infrastruktur kawasan.
 
"Selain itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah dan khusus, pelayanan kesehatan rujukan, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang. Reformasi birokrasi melalui sistem perencanaan pembangunan, pengawasan pelaksanaan pembangunan, penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur," paparnya.

Terkait dikotomi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, WH, mengungkapkan bahwa posisi pemprov dengan Pemkab dan Pemkot adalah setara menurut undang-undang otonomi daerah.

"Tetapi kita (Pemprov) memang diberikan penugasan oleh pemerintah pusat sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah yang memiliki fungsi koordinasi, pengawasan, pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota,"pungkasnya.
  
Kepala BPN Banten, Andi Tenri Abeng usai acara mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN memberikan anggaran kepada pihaknya sebesar Rp 50 miliar.
 
"Perkiraan Rp 50 miliar lebih angka dari DIPA 2020 untuk BPN Banten," ujarnya. Jumlah tersebut lanjut dia, lebih banyak dari tahun 2019. Dan dana tersebut nantinya akan diperuntukan bagi gaji pegawai, kegiatan program proyek strategis nasional (PSN), honor-honor. "Jadi untuk semua kegiatan, termasuk kegiatan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap)," ungkapnya.
 
Sementara itu Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi mengaku pemerintah pusat memberikan dana kepada wilayahnya sebesar Rp 600 miliar. Kucuran tersebut nantinya akan digunakan bagi kepentingan masyarakat.
 
"Nanti fiksnya seperti apa, dan untuk apa saja detailnya, anggaran itu digunakan setelah dilakukan persetuuan RAPBD Lebak tahun 2020 yang akan dilakukan besok, Kamis (hari ini besok)," ungkapnya.
 
Bupati Pandeglang, Irna Narulita Dimyati Natakusumah ketika disinggung mengenai KPU Pandeglang yang tidak mendapatkan kucuran dari pusat mengaku tak tahu menahu.

"Nggak tahu masalahnya," kata Irna.
 
Adapun adanya keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Pandeglang ditahun 2020 Irna mengaku akan mencari tambahan pada sektor lain.

"Nanti Kita akan cari bantuan dana dari kementerian, CSR (corporate social responsibility) dan lainnya. InsyAllah pasti jalan (Pilkada)," pungkasnya. [dzk] 


Komentar Pembaca
Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 13:25:00

Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

The ads will close in 10 Seconds