Januari 2020, Pemprov Banten Pangkas 700 Pejabat Eselon

Daerah  KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 21:11:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Januari 2020, Pemprov Banten Pangkas 700 Pejabat Eselon

ASN Pemprov Banten/Dok

RMOLBANTEN. Pemprov Banten akan segera melaksanakan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pemangkasan eselon III dan IV menjadi fungsional mulai Januari 2020.

Ada sekitar 700 pejabat dari total 1.371 jabatan eselon III dan IV  yang akan beralih menjadi pejabat fungsional.

Sekda Banten Al Muktabar, Kamis (21/11) diruang kerjanya mengatakan, kebijakan pemangkasan esleon III dan IV yang diterapkan oleh pemerintah pusat, tentunya akan dipatuhi oleh daerah.

Targetnya, awal Januari 2020 mendatang, kebijakan tersebut akan diterapkan.

"Pada dasarnya kan pengelolaan pemerintahan tentu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau aturannya mengatur seperti itu, kami akan laksanakan,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini Pemprov Banten sedang melakukan identifikasi untuk jabatan-jabatan eselon III dan IV yang akan dihapus dan pejabatnya dialihkan ke fungaional. Selanjutny akan melaporkan hasil identifikasi tersebut ke Pemerintah Pusat.

"Desember 2019 ini batas akhir penyampaian identifikasi penghapusan ini. Jadi memang eselon III dan IV ini tidak semuanya dihapus," kata Al Muktabar.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin menegaskan, pihaknya tidak akan memangkas semua eselon III dan IV di lingkup kerjanya.

Sebagian akan tetap dipertahankan, terutama yang berperan sebagai pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA).

"Kan kebijakan ini paling lambat selesai pada Juni 2020. Jadi kemungkinan kita akan mulai pada Januari 2020 kita melakukan penghapusan secara bertahap," paparnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua pemerintahannya akan berfokus memangkas birokrasi yang berpotensi menghambat investasi.

Pada pidato pelantikan, Jokowi meminta tingkatan jabatan eselon di pemerintahan dipangkas.

Instruksi itu ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 384, 390 dan 391.

Surat itu ditujukan kepada menteri di Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati dan walikota tentang langkah strategis dan konkret penyederhaan birokrasi.

Komarudin mengatakan, salah satu kriteria pejabat eselon III dan IV yang masih tetap dipertahankan misalnya dia adalah PA dan KPA. Selanjutnya, mereka adalah pejabat yang memiliki otoritas tertentu.

"Kriterinya itu misalnya yang dia sebagai pengguna anggaran, kedua dia punya otoritas. Paling tidak itu, kan ada PA, KPA, PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan), ini paling tidak yang PA atau KPA," katanya.

Pejabat eselon III dan IV yang dihapus atau dipertahankan tersebar di seluruh OPD. Sementara untuk rincian jumlahnya, dia belum bisa memaparkannya karena pihaknya masih melakukan inventarisasi dan identifikasi.
 
"Tapi yang pasti, disetiap OPD itu hanya ada tiga jabatan, Kepala OPD, Sekretaris dan Kasubag Umum. Tapi ada ada beberapa OPD khusus, yang ada UPT (unit pelaksana teknis), jabatan eselon III dan IV nya lebih dari satu," paparnya.

Disinggung soal besaran tunjangan kinerja jika kebijakan pemangkasan eselon III dan IV menjadi fungsional, Komarudin menegaskan hal itu tak akan berpengaruh. Demikian juga dengan jenjang karier yang tetap memiliki prospek meski memiliki aturan main yang berbeda.

"Prinsipnya tunjangan gaji atau take home pay pegawai tidak turun. (Untuk jadi eselon II) bisa, kan melalui open bidding (lelang jabatan). Kalau open bidding kan bisa dari stuktural maupun fungisonal bisa," terangnya. [dzk]


Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds