Isu Radikalisme Karena Kegamangan Pemerintah Hadapi Tantangan Ekonomi

Politik  SELASA, 03 DESEMBER 2019 , 02:41:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Isu Radikalisme Karena Kegamangan Pemerintah Hadapi Tantangan Ekonomi

Teguh Santosa/RMOLNetwork

RMOLBANTEN. Perang melawan radikalisme yang digadang pemerintah belakangan ini dinilai berkaitan dengan situasi ekonomi yang masih belum membaik seperti yang diharapkan.

Begitu pandangan Pemimpin Umum RMOL Network Teguh Santosa yang disampaikan dalam dialog Layar Demokrasi CNN Indonesia dengan tema "Narasi Anti Radikalisme dan Panggung Politik 212", Senin malam (2/12).

Pada masa golden period atau periode emas Kabinet Indonesia Maju, kata Teguh seharusnya pemerintah bekerja keras memenuhi harapan-harapan dasar rakyat, seperti harga barang kebutuhan murah, jaminan kesehatan dan pendidikan.

"Persolaan ekonomi jauh lebih serius daripada isu radikalisme. Mestinya pada golden period ini (pemerintahan yang baru) fokus pada pekerjaan riil (ekonomi)," ujarnya.

Tidak lupa dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menambahkan diskursus tentang Islam dan demokrasi adalah adalah diskursus lama dan sudah selesai.

Protes atau ketidakpuasan atas kinerja pemerintah, kata Teguh, akan terus disampaikan masyarakat apabila pada kenyataannya pemerintah masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Apabila pemerintah merespon ketidakpuasan itu dengan memberikan stigma tertentu, dalam hal ini radikalisme, pada pihak-pihak yang tidak puas, maka hal itu sama artinya dengan pembungkaman.

Wartawan senior Tempo Bambang Harymurty dan Kepala Peliputan CNN Revolusi Riza, pandangannya senada dengan dua pembicara lainnya. Bambang Harymurty bahkan menggunakan istilah fasis untuk kebijakan menyumbat aspirasi rakyat.

Pemerintah baru-baru ini menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri tentang penanganan dari apa yang disebut sebagai radikaslime pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) 29/2019 tentang pendataan dan sertifikasi Majelis Taklim.
Aturan ini kata Menteri Agama Fachrul Razi, untuk kepentingan pembinaan dan pendanaan, bukan untuk memerangi radikalisme.

Namun, melihat perkembangan di lapangan banyak kalangan yang khawatir ini adalah tanda-tanda pemerintah hendak menggunakan cara-cara Orba yang represif. [dzk] 

Komentar Pembaca
Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 13:25:00

Sandiaga Uno Usai Upacara Senja

Sandiaga Uno Usai Upacara Senja

RABU, 16 OKTOBER 2019 , 21:18:00

Gubernur dan Kapolda Sambangi RSUD Pandeglang

Gubernur dan Kapolda Sambangi RSUD Pandeglang

KAMIS, 10 OKTOBER 2019 , 17:04:00

The ads will close in 10 Seconds