Ranah Pusat, Dindikbud Banten Tak Bisa Rubah Kurikulum

Pendidikan  SELASA, 03 DESEMBER 2019 , 21:19:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Ranah Pusat, Dindikbud Banten Tak Bisa Rubah Kurikulum

Ilustrasi/Net

RMOLBANTEN. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, tidak bisa merubah begitu saja kurikulum agar sesuai dengan pasar kerja. Pasalnya, pemberlakukan kurikulum merupakan ranah pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dindikbud Banten, M Yusuf, di KP3B, Kota Serang, Selasa (3/12).

Diketahui, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten didominasi oleh lulusan SMK. Salah satu faktor yang membuat tingginya angka pengangguran adalah, belum link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

"Kurikulum itu bukan saya yang buat. Itu merupakan given (pemberian) dari pusat. Kita hanya menerapkan saja,” kata Yusuf.
 
Dirinya juga membantah jika penempatan SMK belum sesuai dengan kondisi daerah. Ia menilai, keberadaan SMK di delapan kabupaten/kota sudah sesuai.

"Itu kan udah ada di sana, masa kita cabut. Kalau soal kebutuhan SMK khusus misalnya di Cilegon butuh SMK Kimia itu nanti kita evaluasi. Tapi saya belum bisa ngomong, nanti stakeholeder marah lagi,” ujarnya.

Ia mengaku, yang menjadi fokus utama Dindikbud adalah perbauikan kinerja manajemen. Ini Sedang kita evaluasi, sedang berlangsung. Biar bisa lari. Kan kalau bagus bisa lari,” ujarnya.

Ia juga membantah jika banyaknya lulusan SMK yang menganggur akibat kinerja Dindikbud yang lambat.

"Itu kan out put, sudah tahunan dan bukan sekarang itu mah. Lulusan link and match, kita meluluskan sekian, daya serap sekian. Yang ukur kita dan lapangan kerja,” katanya.

Terpisah, Direktur Skill Development Center (SDC), Muhammad Khozin mengatakan, banyaknya pengangguran yang didominasi lulusan SMK akibat kurikulum yang belum dirubah. Padahal, perubahan kurikulum sudah direncanakan sejak lama.

"Soal link and match dan perubahan kurikulum sudah sejak 2010. Tapi nyatanya banyak jurusan dan mata pelajaran (hanya) euvoria saja. Jangan sampai lulusan SMA/SMK se Banten jadi tukang ojek,” kata Khozin.

Di sisi lain, lanjut Khozin, tingginya nila Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Banten menjadi magnet bagi warga dari daerah lain. Sementara, sumberdaya manusia (SDM) di Banten belum siap bersaing dengan SDM dari luar daerah.

"Ini Problem. Padahal ada 15 ribu perusahaan di Banten. Belum lagi ada 150 ribu lulusan SMA/SMK se Banten. Ini perlu link and match, kurikulum (harus) diperbaiki,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Banten, Indra G Gumelar mengatakan, salah satu penyebab utama tingginya angka pengangguran adalah belum adanya link and match (kesesuian) antara lulusan dengan kebutuhan industri.

Hal itu dapat terlihat dimana kurikulum sekolah belum bisa menjawab kebutuhan pasar.

"Masih belum Link and match. Kurikulum di Sekoah masih belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” katanya.

Selain itu, kata Indra, ketersediaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Banten masih minim. Tercatat Banten hanya mempunyai dua BLK, satu berada di Kota Tangerang dan satu lagi berada di Kota Serang.

"Ini juga yang menyebabkan banyaknya pengangguran. Karena minimnya BLK ditambah lulusan SMA/SMK yang cukup tinggi juga belum menjawab persoalan pengangguran. Dan itu berujung pada minimnya lulusan BLK yang bisa terserap di dunia kerja,” katanya. [dzk]

 

Komentar Pembaca
Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 13:25:00

Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

The ads will close in 10 Seconds