Sikat Mafia Tenaga Kerja, Pemprov Banten Bentuk Satgas

Pemprov Banten  RABU, 11 DESEMBER 2019 , 02:46:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Sikat Mafia Tenaga Kerja, Pemprov Banten Bentuk Satgas

Kepala Disnakertrans Banten, Al Hamidi/RUS

RMOLBANTEN. Praktik percaloan tenaga kerja di Provinsi Banten sudah sangat mengkhawitrkan. Untuk mengantisipasinya, Pemprov akan membentuk satuan tugas (Satgas) Mafia Tenaga Kerja, dan akan dibuatkan payung hukumnya berupa peraturan gubernur (pergub).
 
Hal itu disampaikan Kepala Disnakertrans Banten, Al Hamidi, usai rapat kerja dengan Komisi V DPRD Banten, Selasa (10/12).

Ia mengatakan, ada beberapa langkah yang akan diambil sebagai tindak lanjut tingginya angkat pengangguran di Banten. Salah satunya DPRD mengusulkan agar dibuatkan Pergub terkait pemberantasan mafia tenaga kerja.

"Terkait sistem percaloan maka dewan pengusulkan agar dibuat pergub yang berkaitan dengan pemberatasan mafia tenaga kerja. Di situ ada Pergub, ada tim (pemberantasan) mafia ketenagakerjaan,” katanya.

Lebih lanjut, kata Al Hamidi, pembentukan tim atau satgas dilakukan karena isu terkait mafia tenaga kerja sudah sangat marak.

Akan tetapi, untuk penindakaannya sendiri belum optimal karena adanya kesulitan dari sisi pembuktian. Bahkan, praktiknya sudah masif karena terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota.  

Keberadaan mafia atau calo tenaga kerja menurutnya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi angka pengangguran di Banten. Terlebih, aksi itu menghilangkan kompetensi.

Akibatnya, walaupun calon tenaga kerja memiliki kompetensi potensi diterima diperusahaan menjadi kecil karena tak memiliki uang.

"Ini tidak bisa terbantahkan lagi, hanya kita untuk membuktikannya memang agak kesulitan. Sehingga sistem percaloan tidak bisa diberantas secara dramatis, harus secara bertahap. Seperti gunung es, munculnya kecil ke permukaan tapi kita dibawahnya cukup besar,” paparnya.

Melalui satgas, kata dia, penanganan mafia tenaga kerja akan lebih tegas. Sebab, mereka yang terbukti terlibat akan diseret ke ranah pidana. Unsur penyeretan ke meja hijau dari praktik percaloan tenaga kerja sudah terpenuhi karena dampak yang ditimbulkan telah merugikan masyarakat.

"Tim ini salah satunya berisikan dari Polda dari unsur aparat penegak hukum. Kita melihat kalau sudah menyangkut mafia percaloan itu bukan pelanggaran tapi itu pidana. Merupakan kejahatan, kalau sudah kejahatan larinya pidana, penjara hukumannya,” ungkapnya.

Al Hamidi akan menjerat seluruh pihak yang terlibat pada praktik percaloan tenaga kerja. Tim tidak akan memandang bulu dalam penegakan fungsinya agar permasalahan tersebut bisa tuntas hingga akarnya.

"Sudah jelas, ini kejahatan, pidana, pergub ini untuk penguatan. Sistem dan oknumnya yang harus diberantas karena merugikan masyarakat,” tuturnya.

Agar satgas bisa segera dibentuk, Disnakertrans akan segera mengusulkan pembentukan pergubnya ke Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Itu (pembentukan satgas) sudah menjadi target kita sebetulnya, tinggal kita mengusulkan pergub itu kepada gubernur,” ujarnya. [dzk]


Komentar Pembaca
Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

Dua Ketum Muhammadiyah Di Pemakaman

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 13:25:00

Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

The ads will close in 10 Seconds