Soal Tukin, Ketua DPRD Banten: Keputusan Pusat Harus Dipatuhi

Parlemen  KAMIS, 19 DESEMBER 2019 , 00:57:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Soal Tukin, Ketua DPRD Banten: Keputusan Pusat Harus Dipatuhi

Ketua DPRD Banten, Andra Soni/RUS

RMOLBANTEN. Salah satu point hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD Banten tahun 2020, yaitu meminta Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), untuk tidak menaikan tunjangan kinerja (Tukin) atau tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (TPPNS) bagi pegawainya.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni menegaskan, apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat atas evaluasi APBD 2020 harus dilakukan.

"Apapun itu, tentunya hasil evaluasi Kemendagri kita patuhi," ujar Andra, Rabu (18/12).

Sebagai informasi, disebutkan dalam Pergub Nomor 2 tahun 2019 diatur juga tambahan lain-lainnya atau plus-plus yang dilihat berdasarkan beban kerja penanggungjawab pengelola keuangan dan barang daerah dengan kisaran Rp 1,75 juta sampai Rp 5,25 juta.
 
Berdasarkan pergub tersebut, adapun besaran tukin terdiri atas pejabat eselon I (Sekda) sebesar Rp 76,5 juta. Kemudian, pejabat eselon II/a yaitu asisten daerah Rp 55 juta, staf ahli gubernur Rp 40 juta.

Selanjutnya, Kepala Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan Bapenda Rp 55 juta. Sementara, Kepala OPD lainnya Rp 47 juta.

Berikutnya, eselon II/b yaitu Kepala Biro Hukum, Biro ARTP dan Biro Adpem Rp 40 juta. Kepala Biro lainnya Rp 35 juta.

Pejabat Eselon III/a meliputi di Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda Biro Hukum dan Biro Adpem senilai Rp 29 juga hingga Rp 30 juta dan Direktur RSUD Malingping Rp 30 juta.
Sementara Eselon III/a di OPD lainnya senilai Rp 28,5 juga hingga 29,5 juta.

Pejabat eselon III/b sebesar Rp 26 juta. Pejabat eselon IV/a  meliputi Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda, Biro Hukum dan Biro Adpem Rp 20 juta dan OPD lainnya Rp 19 juta. Kepala Sekolah dan eselon IV/b lainnya Rp 14 juta. Pejabat eselon IV/b (Kasubag TU sekolah) Rp 13,5 juta.

Jabatan pelaksana umum golongan IV/d Rp 9,5 juta, golongan IV/c Rp 9,250 juta, golongan IV/b  menjadi Rp 9 juta, golongan IV/a Rp 8,750 juta. Golongan III/d Rp 8,50 juta, golongan III/c Rp 8,25 juta, golongan III/b Rp 8 juta dan golongan III/a Rp 7,9 juta.

Kelas jabatan 6 pelaksana golongan IV Rp 7,7 juta, golongan III Rp 7,5 juta dan golongan II Rp 7,25 juta. Kelas jabatan 5 golongan IV Rp 7,15 juta golongan III Rp 7 juta dan golongan II Rp 6,75 juta.

Kelas jabatan 4 pelaksana golongan Iic/Iid Rp 6,5 juta dan golongan Iia/Iib Rp 6,25 juta.

Kelas jabatan 3 pelaksana golongan Iic/Iid Rp 6 juta dan golongan Iia/Iib Rp 5,75 juta. Kelas jabatan 2 pelaksana Rp 5,25 juta dan kelas jabatan 1 pelaksana Rp 5 juta.

Selanjutnya untuk jabatan fungsional auditor, pengawas penyelangga urusan pemerintah di daerah (P2UPD), audiwan dan widyaiswara terbagi dalam empat jenis. Kelas jabatan 13 Rp 24 juta, kelas jabatan 11 Rp 21 juta, kelas jabatan 9 Rp 19 juta dan kelas jabatan 9 Rp 17 juta.

Pengadaan barang dan jasa kelas jabatan 11 Rp 24 juta, kelas jabatan 9 Rp 19 juta dan kelas jabatan  8 Rp 16 juta. Guru kelas jabatan 13 Rp 3,5 juta, kelas jabatan 11 Rp 3 juta, kelas jabatan 9 Rp 2,75 juta dan kelas jabatan 8 Rp 2,5 juta.

Pengawas sekolah kelas jabatan 13 Rp 11 juta, kelas jabatan 11 Rp 10 juta, kelas jabatan 9 Rp 9 juta dan kelas jabatan 8 Rp 8,5 juta.

Jabatan fungsional lainnya untuk kelas jabatan 13 Rp 15 juta, kelas jabatan 11 Rp 13 juta dan kelas jabatan 9 Rp 11 juta.

Kemudian kelas jabatan 8 Rp 10 juta, kelas jabatan 7 Rp 9 juta, kelas jabatan 6 Rp 7,5 juta serta kelas jabatan 5 Rp 7 juta. [dzk]
   
 

Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds