Tahun Depan Tukin ASN Pemprov Bulan 11-12 Dipangkas Buat Bayar BPJS

Pemprov Banten  KAMIS, 26 DESEMBER 2019 , 20:06:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Tahun Depan Tukin ASN Pemprov Bulan 11-12 Dipangkas Buat Bayar BPJS

Ilustrasi/NET

RMOLBANTEN. Tunjangan kinerja (tukin) atau tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (TPPNS) di Pemprov Banten pada tahun anggaran 2020 dipangkas sebesar Rp 42 miliar.

Dana tersebut akan dipakai untuk membiayai kenaikan asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan bagi ASN.  

Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Muhlis mengungkapkan, pihaknya telah menerima evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dilakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sabtu (21/12).

Hasilnya, kedua belah pihak sepakat untuk menggeser alokasi tukin ASN tahun anggaran 2020.

"Dengan adanya kenaikan BPJS, itu pada akhirnya ada yang kita geser dari tukin paraASN. (Yang digeser tukin) bulan 11 dan 12 sekitar Rp 42 miliar," katanya, Kamis, (26/12).

Ia menjelaskan, pergeseran juga didasari terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mewajibkan adanya penganggaran terkait kenaikan premi BPJS. Dengan alasan tidak ada sumber pendapatan lain yang menutupi. Maka dengan terpaksa Badan Anggaran DPRD dan TAPD menggeser alokasi tukin.

"Adanya kenaikan PBI untuk BPJS, karena memang sumber lainnya tidak ada akhirnya kita menggeser dari tukin dari PNS di bulan 11 dan 12. Karena itu kan kepentingan masyarakat, makanya kita geser," ujarnya.

Terkait pergeseran anggaran tukin, ia mengimbau agar ASN pemprov tak resah. Sebab, alokasi yang dihilang akibat pergeseran akan kembali dianggarkan pada APBD Perubahan 2020 mendatang.

"Hanya menggeser, nanti untuk tukin bulan 11 dan 12 kita harus anggarkan kembali karena itu kebutuhan pegawai. Insya Allah akan kami anggarkan kembali di perubahan," imbuhnya.

Disinggung soal catatan lainnya dari Kemendagri terkait APBD 2020, Muhlis mengaku ada sejumlah penekanan untuk melakukan rasionalisasi. Salah satu yang terkena evaluasi adalah biaya perjalanan dinas anggota DPRD ke luar daerah.

"Rasionalisasi volumenya. Kita melakukan efisiensi di DPRD. Kita sekarang lebih banyak di dalam. (Angka rasionalisasi) lebih tepatnya belum lihat, yang kita kurangi kaya penginapan di luar dan bahan bakar. Kita efisiensi karena kami melihat tentunya ke depan pengawasan akan kita perbanyak di dalam," terangnya.

Muhlis juga tak membantah jika permintaan rasionalisasi anggaran juga terjadi untuk operasional pegawai pemprov. Ia belum bisa merinci nilainya. Namun, pergeseran anggaran tukin adalah salah satunya.  

"Secara umum APBD 2020 nggak berubah secara postur, tapi mungkin ada pergeseran," ujarnya.

Sementara itu, usai menghadiri rapat badan musyawarah (Banmus), Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo membenarkan, ada pergeseran anggaran tukin ASN pemprov untuk menutupi biaya kenaikan premi BPJS. Hal itu mengacu pada surat yang diterbitkan pemerintah pusat pada 17 Desember lalu.

"Kemarin sih secara umum di evaluasi nggak ada terkait anggaran yang harus digeser kecuali iuran BPJS," ujarnya.

Berbeda dengan Muhlis, Budi menyebut pergeseran itu adalah untuk menutupi biaya kenaikan premi BPJS untuk ASN pemprov.   

"Karena ada perintah dari Kemendagri yang terdampak karena aturan itu harus dianggarkan.Nah ini kemarin ada perintah itu. Kemarin yang disebut ASN saja, yang disampaikan Bappeda. Belanja pegawai digeser sekitar Rp40 miliar," paparnya.

Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar memastikan, jawaban atas evaluasi APBD 2020 telah disampaikan kembali ke Kemendagri. Secara umum, tidak ada perubahan pada batang tubuh sehingga postur APBD masih sama seperti saat disahkan oleh DPRD.

"Totalnya masih tetap seperti itu, jadi tidak ada hal yang nambah dan kurang, pagu APBD posturnya tetap," ujarnya.

Adapun langkah selanjutnya, pemprov saat ini sedang memproses rencana kegiatan anggaran untuk penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Sementara untuk nilai tukin ASN di 2020, Kemendagri merekomendasikan agar besarannya tetap sama dari tahun sebelumnya.

"Tukin masih sama seperti tahun lalu, jadi tidak ada penambahan atau pengurangan kalau seperti tahun lalu. Namun demikian, disertakan juga kalimat tentang kinerja, artinya (pemberian tukin) berdasarkan kinerja," tandas Al Muktabar. [ars]


Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds