Penugasan Guru Jadi Kepsek, Pemprov Banten Dituding Langgar Permendikbud

Pendidikan  JUM'AT, 27 DESEMBER 2019 , 19:16:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Penugasan Guru Jadi Kepsek, Pemprov Banten Dituding Langgar Permendikbud

Ilustrasi/NET

RMOLBANTEN. Pemprov Banten dianggap melakukan pelanggaran terhadap Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Kepsek)
 
Kesalahan yang dilakukan lantaran proses asessmen terhadap 88 calon kepala SMA/SMK yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan Kemendikbud. Berdasarkan aturan tersebut yang bisa melakukan asessmen adalah Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).

Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar mengatakan, terdapat dua tahap dalam proses seleksi kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018. Tahap pertama adalah administrasi dan tahap kedua seleksi substansi.

"Kalau administrasi sudah biasa syaratnya apa, minimal S1 dan sebagainya dan itu ada dalam Permendikbud. Setelah lolos administrasi kemudian masuk tahapan substansi yang nanti dilakukan LPPKS. Baru setelah lolos tahap itu LKPPS merekomendasikan siapa saja yang lolos untuk ikut pelatihan dan pendidikan calon kepala sekolah, dapat sertifikat dan baru setelah itu diangkat," katanya.

Meski begitu, Nizar mengakui dalam Permendikbud tersebut tidak diatur proses asessmen untuk calon kepala sekolah. Pihaknya juga mempertanyakan proses asessmen calon kepala sekolah yang dilakukan BKD.

"Dasar hukumnya apa. Yang saya tahu setiap tahun Pemprov Banten selalu menganggarkan program tata kelola peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dan segala macem. Kalau aturanya aja mereka labrak ini bagaimana. Dan ini jadi tanda tanya apakah anggaran peningkatan SDM setiap tahun ada manfaatnya," terangnya.

Pihaknya juga meminta, Dinas Dindikbud Banten untuk menerapkan Permendikbud tersebut.

"Tolong Permendikbud diterapin. BKD jangan lakukan asessmen sendiri tanpa ada aturan main. BKD tidak ada kewenangan. Jangan kemudian diajukan ke pembina kepegawaian nanti kemudian salah, jadi pelanggaran, bisa digugat. Dan BKD kalau nggak ngerti jangan lah. BKD ini urusannya kepegawaian, tapi kalau urusan kepala sekolah bukan urusan mereka, karena ada aturan yang mengatur secara teknis," sambungnya.

Sementara, Kepala BKD Banten, Komarudin mengaku, jika BKD berhak melakukan asessmen terhadap calon kepala sekolah.

"Jadi begini, ada 88 orang yang kita undang untuk mengikuti asessmen oleh BKD. Bukan hanya calon kepala sekolah, semua pegawai dari mulai eselon II hingga staff asessmennya dilakukan oleh BKD. Dan siapa bilang BKD nggak boleh," terangnya saat dihubungi melaui telepon.

Lebih lanjut dijelaskan Komarudin, asessmen dilakukan dalam rangka pemetaan kompetensi manajerial. Dan hal tersebut tidak berhubungan dengan seleksi terbuka.

"Hasil asesmen yang dilakukan oleh BKD nanti menjadi acuan dalam pengembangan dan diklat," jelasnya.
Terpisah, Sekda Banten, Al Muktabar mengatakan, secara umum menajemen kepegawaian berada ditangan BKD. Ia juga menilai, kepala sekolah merupakan bagian dari aparatur pemerintahan.

"Jadi secara teknis kepegawaian kan punya kewenangan. Dan proses asessmen ini juga melibatkan Dindikbud," kata Al Muktabar. [ars]
 

Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds