Tukin ASN Buat Bayarin Dulu BPJS, Sekda Banten Klaim Tak Ganggu Kinerja

Pemprov Banten  SENIN, 30 DESEMBER 2019 , 00:18:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Tukin ASN Buat Bayarin Dulu BPJS,  Sekda Banten Klaim Tak Ganggu Kinerja

Sekda Banten Al Muktabar/RUS

RMOLBANTEN. Pergeseran anggaran tunjangan kinerja (tukin) atau tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (TPPNS) Pemprov Banten untuk mengcover biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada APBD 2020 tidak akan menganggu pengeluaran belanja pegawai.

Demikian disampaikan Sekda Banten Al Muktabar, akhir pekan lalu.

Diketahui, alokasi anggaran tukin PNS Pemprov Banten pada tahun anggaran 2020 dipangkas Rp 42 miliar. Hasil pemangkasan dialihkan untuk menutupi biaya kenaikan asuransi BPJS kesehatan bagi PNS maupun penerima bantuan iuran (PBI).

"Kita kan tahu ada kenaikan (BPJS). Dan untuk (mengcover) itu, yang paling dekat komposisi pembiyaannya dari tukin. Tapi dipastikan itu tidak akan menganggu basis penerimaan per bulan,” katanya.

Saat ditanya apakah anggaran tukin PNS yang digeser akan dioptimalkan pada APBD perubahan, Muktabar mengaku hal tersebut dapat dimungkinkan.

"Kalau sekarang kan baru tahapannya saja. Tapi di perubahan nanti dimungkinkan. Kita lihat saja manajemen keuangannya bagaiaman,” terangnya.

Terkait data warga miskin yang masih simpang siur, Muktabar menyerahkan sepenuhnya kepada pihak BPJS. Pemprov kata Al Muktabar, memposisikan diri terhadap masyarakat yang tidak tercover.

"Kan masih ada program Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Prinsipnya seminimal mungkin semua bisa terkafer. Dan soal data nanti kita akan surati BPJS,” jelasnya.

Terkait hasil review APBD 2020 oleh Kementeraian Dalam Negeri (Kemendagri), ia menilai, secara umum hasil review lebih kepada persolana normatif.

Seperti tukin masih seperti yang lama. Dan secara batang tubuh keuangan pada APBD 2020 tidak ada hal yang mendasar. Dan saya pastikan pergeseran itu tidak akan mengganggu. Karena ini kan persoalan waktu saja. Kan tukin nggak bisa disalurkans emua pada Januari, secara bertahap,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, Muhlis mengatakan, pihaknya telah menerima evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dilakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sabtu (21/12). Hasilnya, kedua belah pihak sepakat untuk menggeser alokasi tukin ASN tahun anggaran 2020.

"Dengan adanya kenaikan BPJS, itu pada akhirnya ada yang kita geser dari tukin para PNS (ASN). (Yang digeser tukin) bulan 11 dan 12 sekitar Rp 42 miliar,” kata Muhlis.

Ia menjelaskan, pergeseran juga didasari terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mewajibkan adanya penganggaran terkait kenaikan premi BPJS.

Lantaran tidak ada sumber pendapatan lain yang bisa mnutupinya maka dengan terpaksa baik Badan Anggaran DPRD dan TAPD menggeser alokasi tukin.

"Adanya kenaikan PBI untuk BPJS, karena memang sumber lainnya tidak ada akhirnya kita menggeser dari tukin dari PNS di bulan 11 dan 12. Karena itu kan kepentingan masyarakat, makannya kita geser,” demikian Muhlis. [dzk]

Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds