Buruh Banten Tolak Pembentukan UU Omnibus Law CLK

Pemprov Banten  SENIN, 20 JANUARI 2020 , 18:59:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Buruh Banten Tolak Pembentukan UU Omnibus Law CLK

Buruh Banten/RUS

RMOLBANTEN. Puluhan buruh yang tergabung dalam federasi mendatangi kantor gedung DPRD Banten, Senin (21/1).

Mereka meminta kepada lembaga legislatif tersebut membawa tuntutan mereka ke DPR RI agar pembentukan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CLK) tidak dilanjutkan.

Buruh diterima Wakil Ketua DPRD Banten Barhum dan Kepala Disnakertans Banten Al Hamidi di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Banten.

Ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum DPD Banten, M Kamal Amrullah mengatakan pembentukan UU Omnibus Law CLK hanya merugikan buruh.

"Ada beberapa catatan dari hasil kajian materi draf naskah UU Omnibus Law CLK seolah-olah ditutupi dan hanya pernyataan-pernyataan saja dari pejabat sehingga memicu reaksi negatif. Omnibus Law CLK bukan cara yang terbaik untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan lapangan kerja. Ada enam point hal yang mendasar," ungkapnya.

Menurutnya, ada sejumlah point yang merugikan buruh. Di antaranya, menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourching dan buruh kontrak diperluas. Kemudian, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi tenaga kerja asing (TKA) Unskill, jaminan sosial terancam hilang serta nghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha," ungkapnya.

Menilik dari wacana omnibus law CLK dikatakan Kamal, sulit bagi meningkatkan kesejahteraan para pekerja atau buruh.

"Ini bukan masalah pekerja. Tapi menyangkut permasalahan seluruh rakyat Indonesia. Dan secara tegas kami menolak terhadap rencana pembentukan Omnibus  Law CLK," ujarnya.

Tak hanya itu, serikat pekerja Banten juga meminta kepada pemerintah dalam membuat regulasi tegas dipastikan.

"UU yang akan dibuat harusnya lebih baik dan bagus dari UU sebelumnya atau yang sudah ada," imbuhnya.

Ketua DPD FSPI Banten, Redy Darmana menuturkan pemerintah semestinya membuat regulasi yang berpihak kepada semua pihak, buruh dan pengusaha.

"Kami memang baru mendengar kalau pembentukan UU Omnibus Law CLK itu akan memberatkan pekerja. Dan pada kesempatan ini kami berharap aspirasinya dari DPRD Banten dibawa ke DPR RI sehingga sampai. Dan jika ini terjadi, tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan.mogok masal dan melakukan aksi unjuk rasa," paparnya.  

Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum pada saat audensi menyambut positif kedatangan serikat buruh.

"Saya apreasiasi dan saya juga ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan teman-teman aliansi ini. Ini juga menjadi bahan masukan bagi kami. Sejujurnya kami belum tahu isi dari draf UU Omnibus Law CLK," katanya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi mengharapkan buruh tetap menciptakan hubungan kerja dan suasana iklim investasi baik.

"Ketenagakerjaan ini kan menyangkut tiga unsur. Pemerintah, buruh dan pengusaha, kami harap dengan adanya wacana pembentukan UU Omnibus Law CLK oleh pemerintah tidak menganggu kondisi investasi di Banten," tandasnya. [ars]

Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds