BKD Banten Usulkan Dua Pejabat Pemprov Ini Dicopot, Kok Bisa?

Pemprov Banten  SENIN, 20 JANUARI 2020 , 19:44:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

BKD Banten Usulkan Dua Pejabat Pemprov Ini Dicopot, Kok Bisa?

Eko Palmadi dan Dian Wirtadipura/Repro

RMOLBANTEN. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinisi Banten mengusulkan dua nama pejabat eselon II Pemprov Banten ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diberhentikan dari jabatanya.

Alasanya, mereka telah menjabat pada posisi tersebut lebih dari lima tahun.

Informasi dihimpun, pejabat eselon II di lingkup Pemprov Banten yang diusulkan ke KASN  yaitu Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Palmadi, dan Kepala Biro Organisasi Dian Wirtadipura.

Kepada wartawan, Kepala BKD Banten Komarudin, membenarkan dua pejabat eselon II yang diusulkan dicopot dari jabatanya.

Menurut Komarudin, jabatan pimpinan tinggi pratama paling lama bisa menjabat selama lima tahun pada satu jabatan.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang ASN.  
 
"Jabatan pimpinan tinggi itu paling lama lima tahun. Kalau lebih dari lima tahun opsinya itu satu, dilakukan mutasi, dua tidak diperpanjang, ketiga dilakukan demosi, jadi dia turun jabatan," terang Komarudin di Setda Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (20/1) .

Lebih lanjut, kata Komarudin, dari aturan itu kini pihaknya sedang memproses mencopotan dua pejabat eselo II di lingkup pemprov.

Mereka adalah Kepala Dinas ESDM Eko Palmadi dan Kepala Biro Organisasi Banten Dian Wirtadipura.

"Lima tahun itu dilihat dari pegangkatan pada SK (surat keputusan)-nya. Dua orang lagi sedang kita proses, (kepala) Biro Organisasi dan Pak Eko (Palmadi). Kalau data kita yang sudah lima tahun itu dua orang itu. Itu yang sedang kita proses," ungkapnya.

Disinggung apakah pencopotan mereka ada unsur suka dan tidak suka atau like and dislike karena tidak dilakuakn bersamaan, Komarudin membantahnya.

Ia mengaku, proses pencopotan memang tidak dilakukan bersamaan karena harus mendapat restu dari KASN.

Diketahui, akhir tahun lalu Engkos Kosasih Samanhudi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud). Yang bersangkutan lalu ditempatkan sebagai Asisten Daerah (Asda) II dan dilantik pada 20 November 2019.

Sedangkan yang terbaru Irvan Santoso diberhentikan sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada 17 Januari lalu.

"Prosesnya tidak bareng. Kita lihat, nanti KASN kan klarifikasi. Ngak ada (like and dislike). Kalau data sebenarnya dua (yang menjabat di atas lima tahun), nanti kita cek lagi dan semua itu harus melalui KASN. Tahapannya kita lapor dulu KASN lalu memberikan rekomendasi, silakan dilakukan evaluasi," ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, untuk menepis anggapan like and dislike, saat usulan pencopotan juga akan dibentuk tim evaluasi.

Tim memiliki tiga tugas yaitu yang bpertama melihat kompetensi pejabat yang bersangkutan, kedua untuk melihat kinerjanya dan ketiga untuk melihat rekam jejaknya.

"Selanjutnya dilakukan (evaluasi) lalu laporkan lagi ke KASN. Kalau KASN oke, keluar SK," terang dia.

Soal jabatan baru mereka yang dicopot dan akan dicopot, pemprov akan menawarkan mereka untuk mengisi jabatan fungsional. Akan tetapi jika ingin tetap distruktural, mereka dipersilakan untuk ikut open bidding atau lelang jabatan.

"Kita arahkan ke fungsional, kita tawarkan mau enggak di fungsional atau ikut open bidding. (Pengisian jabatan yang kosong pasca pencopotan) dua cara, mutasi atau open bidding," demikian Komarudin. [dzk] 


Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds