Jelang Pilkada Serentak, Tito Larang Kepala Daerah Mutasi Pejabat

Politik  KAMIS, 23 JANUARI 2020 , 19:22:00 WIB | LAPORAN: ROBI

Jelang Pilkada Serentak, Tito Larang Kepala Daerah Mutasi Pejabat

Medagri Tito Karnavian/RMOLID

RMOLBANTEN. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat larangan mutasi pejabat Pemerintahan Daerah (Pemda) menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 serentak yang jatuh pada 23 September mendatang.
 
Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan larangan tersebut dalam bentuk surat edaran, yang berlaku selama delapan bulan sejak Januari 2020 hingga hari pencoblosan tanggal 23 September 2020.

"Sesuai undang-undang, delapan bulan sebelum hari H, kepala daerah tidak boleh untuk mutasi pejabatnya," ujar Tito dalam jumpa pers usai penyerahan DP4, di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

Mantan Kapolri itu menyatakan, langkah ini dilakukan dalam upaya menjaga netralitas ASN. Sebab ia khawatir para kepala daerah incumbent memanfaatkan rotasi pejabat untuk memenangkan dirinya sendiri.

"Ini sudah kami keluarkan edaran. Kalau nggak nanti pasti diputar semua untuk mendukung incumbent yang mau maju," tuturnya.

Tito mengaku ada kekhusuan dan dapat mengeluarkan izin mutasi pejabat jika memang yang bersangkutan memenuhi syarat yang diatur undang-undang.

Disebutkan Tito,  meninggal dunia, sakit, atau berhalangan tetap sehingga mengharuskan diganti dengan pejabat lain.

Tito menggandeng Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) untuk terus menjaga netralitas PNS.

"Perjalanan panjang 1.000 mil harus dimulai dengan 1 langkah. Ini kita masuk langkah kesekian dari proses pilkada 2020," terang Tito dilansir dari Kantor Berita Politik RMOLID.

Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 tentang Pilkada disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.

Jika aturan dilanggar, maka pihak berwenang atau kepala daerah bisa mendapat pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Selain itu, ada pula ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta berdasarkan Pasal 190 UU Pilkada.[dzk] 


Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds