Pajak AP Diduga Bocor, Dewan Minta: Bapenda Banten Tegas

Pemprov Banten  JUM'AT, 21 FEBRUARI 2020 , 03:43:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Pajak AP Diduga Bocor, Dewan Minta: Bapenda Banten Tegas

Ade Hidayat/Net

RMOLBANTEN. Pajak air permukaan (AP) yang didapati Pemprov Banten diduga terjadi kebocoran.

Miliaran rupiah disinyalir hilang tanpa ada upaya dari pemerintah setempat agar uang tersebut masuk dalam kas daerah (kasda) dan dapat dipakai untuk kepentingan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mengungkapkan, kebocoran PAD dari pajak AP sudah lama terjadi. Padahal jika pemerintah tegas, AP menjadi salah satu pendapatan daerah yang signifikan.

"Ini masalah klasik. Dari dulu berjalan dan dibiarkan. Setelah air permukaan jadi kewenangan provinsi nggak dibereskan sehingga jadi masalah. Air kita disedot sementara uangnya nggak masuk. Dan saya tanya alasannya (pada Bapenda) karena Surat Izin Penggunaan Air Permukaan (SIPAP) nya belum ada,” terang Ade usai rapat koordinasi (rakor) evaluasi pelaksanaan APBD 2019 dan rencana kerja 2020 antara Komisi III dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, Kamis (20/2).

Ade menjelaskan, kebocoran pajak jika dihitung jumlahnya tidak sedikit. Pemprov diminta segera melakukan upaya pembenahan kepada semua perusahaan yang menggunakan AP.

"Dalam konteks ini sesuai aturan yang berlaku seharusnya wajib pajak (WP, perusahaan) kalau sudah menggunakan air permukaan maka wajib untuk membayar pajak. Kalau menggunakan belum punya izin maka temuan dan kasus hukum. Diungkap bahwa ada orang yang menggunakan air belum punya izin tapi tidak bayar pajak,” paparnya.

"Kalau nggak bisa tutup saja dulu sampai SIPAP nya selesai baru digunakan,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedhi mengatakan, berasarkan hasil rapat terungkap jika permasalahan utama minimnya PAD dari sektor air permukaan lantaran banyak perusahaan yang belum mempunyai SIPAP dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (KemenPUPR).

"Masalahnya di KemenPUPR, karena mereka yang mengeluarkan ziin. Ada yang bertahun-tahun belum beres. Kita mengimbau kementerian untuk memberikan (izin). Kenapa sih harus dipersulit kan ini demi kemaslahatan masyarakat. Dari pada nyedot air tapi nggak bayar pajak. Saya juga nggak ngerti kendalanya ini,” katanya.

Gembong mengaku, kedepan pihaknya juga akan meminta penjelasan prihal lamanya proses pembuatan SIPAP. Nanti Komisi III akan komunikasi ke kementerian,” imbuhnya.

Terkait potensi PAD yang didapat dari pajak permukaan air sebesar Rp 39,9 miliar pada 2020, politisi PKS itu menilai, target yang dipasang Bapenda masih sedikit. Dirinya juga mencontohkan Jawa Barat dimana target satu Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pajak untuk air permukaan sebesar Rp 27 miliar.

Rp 39 miliar itu sedikit. Potensi kita jauh dari Jawa Barat  dimana satu UPT menargetkan Rp 27 miliar. Bayangkan itu saitu UPT Jabar saja punya 27 kabupaten/kota. Makanya kalau SIPAP itu bisa kita maksimalkan pasti lebih besar,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Bapenda Banten, Opar Sochari membantah adanya kebocoran PAD dari Pajak AP.

Namun pihaknya mengaku sudah mendorong KemenPUPR untuk segera menerbitkan SIPAP. Ia menilai, potensi PAD air permukaan cukup besar.

"Dari 168 WP kita tergetkan hampir Rp 40 miliar,” katanya.

Senada diungkapan Kabid Pendapatan pada Bapenda Banten, Abadi  Wuryanto. Menurit dia, jumlah WP air permukaan sebanyak 168 perusahaan dengan potensi PAD mencapai Rp 39,9 miliar.

"Nggak ada kebocoran. Karena yang SIPAP nya gak aktif itu sudah tidak beroperasi lalu. Dan sudah menyatakan tutup," ujar dia.

Disinggung mengenai realisasi dari Pajak AP dikatakan Abadi, pada Januari belum mencapai angka puluhan miliar.

Untuk realisasi bulan kemarin kita sudah Rp 5,5 miliar. Soal SIPAP juga tadi kita undang Dinas PUPR Banten, KemenPUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung, Cidanau dan Cidurian(BBWSC3) dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSC2) untuk koordinasi,” pungkasnya. [dzk]

    
 

Komentar Pembaca
Anak Dan Cucu Soekarno Kumpul Di Borobudur

Anak Dan Cucu Soekarno Kumpul Di Borobudur

MINGGU, 16 FEBRUARI 2020 , 13:22:00

Deklarasi Jaringan Media Siber Indonesia

Deklarasi Jaringan Media Siber Indonesia

SABTU, 08 FEBRUARI 2020 , 17:58:00

Resmikan Masjid An-Nahdlah

Resmikan Masjid An-Nahdlah

SELASA, 28 JANUARI 2020 , 04:01:00

The ads will close in 10 Seconds